Penanganan Perubahkan Iklim Butuh Anggaran

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Dukungan Indonesia dalam penanganan dan pencegahan perubahan iklim sudah tak diragukan lagi. Namun, diakui pengimplementasiannya dalam kebijakan maupun program pembangunan masih membutuhkan waktu dan anggaran.

Kasubdit Identifikasi dan Analisis Kerentanan, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ir. Arif Wibowo, M.Sc., menyampaikan dalam isu perubahan iklim, yang dirasakan berat adalah mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam pembangunan.

“Kita sudah menyatakan komitmen dalam Paris Agreement, yang harus diwujudkan dalam kebijakan pemerintah maupun masyarakat. Intinya, isu perubahan iklim bukan isu parsial, tapi masuk dalam mainstream. Tapi, kita masih terus mengupayakan implementasinya dalam seluruh program pembangunan,” kata Arif dalam acara perubahan iklim, Rabu (25/8/2021).

Ia menyatakan, pemerintah sudah berkomitmen, bahwa perubahan iklim harus disikapi dengan mitigasi dan pengendalian perubahan iklim. Dan, diwujudkan dengan menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dalam penganggaran di 17 kementerian.

Kasubdit Identifikasi dan Analisis Kerentanan, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ir. Arif Wibowo, M.Sc., menjelaskan butuh waktu untuk mengimplementasikan isu perubahan iklim dalam program pembangunan di Indonesia, dalam acara Rabu (25/8/2021). –Foto: Ranny Supusepa

“Target sudah ditetapkan, tapi skema pengukurannya belum ditetapkan. KLHK tahun ini sudah mempersiapkan indikator dan angka kerentanan untuk mangrove secara nasional. Untuk level tapak, akan dikerjakan lebih lanjut,” ujarnya.

Ke depannya, indikator SIDIK yang merupakan indikator untuk kerentanan sosial ekonomi, akan digabungkan dalam indikator mangrove, sehingga akan lebih tajam pemantauannya.

“Peta kerentanan mangrove ini bersifat nasional untuk memantau dampak perubahan iklim pada mangrove dan dampak mangrove pada upaya perbaikan iklim dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya lagi.

Hal ini perlu dilakukan secepatnya, agar program rehabilitasi mangrove dapat berjalan baik.

“Terutama dalam kaitannya dengan masyarakat. Indikator ekonomi akan menjadi bagian dalam perencanaan ini, selain pengaruhnya pada tatanan sosial masyarakat sekitarnya,” tutur Arief.

Komisaris PT PLN Persero, Eko Sulistyo, menyatakan peran pelaku usaha dalam perubahan iklim adalah mewujudkan kebijakan dalam produk yang berbasis energi hijau.

“Korporasi seperti PLN atau BUMN energi sangat terkait dengan perubahan iklim. Karena para pengusaha ini mampu menciptakan produk yang akan mendukung energi hijau. Terutama dalam mempercepat transisi kebijakan menuju energi hijau, sesuai kebijakan nasional,” kata Eko, dalam kesempatan yang sama.

Ia menyatakan, alasan pelaku usaha harus terlibat, karena hasil penelitian menunjukkan, bahwa perubahan iklim menuju ke bencana besar yang bersifat global.

“Karena itu, kita bukan hanya bicara pemerintah. Tapi, semua orang. PLN pun akan menjadi bagian dalam melakukan adaptasi dan mitigasi,” ujarnya.

Pasar energi global, pun lanjutnya, sudah menyatakan akan menuju green energy atau renewable energy. Walaupun dalam kasus PLN, harus diakui belum sepenuhnya bisa mengganti sumber energi secara keseluruhan.

“Untuk PLN, kita harus bicara tentang teknologi dan sisi keekonomisan juga. Harus dipertimbangkan agar masyarakat tetap mendapatkan sumber listrik yang terjangkau,” ujarnya lagi.

Satu hal yang harus menjadi pertimbangan para pengusaha, perubahan menuju energi hijau ini bukan hanya untuk menjaga perubahan iklim.

“Tapi, juga menjawab akan tren masyarakat, terutama generasi muda yang sangat peduli dengan dunia usaha yang berani menyatakan akan meng-generate sumber energi ke energi hijau,” pungkasnya.

Lihat juga...