Perubahan Skema Ekspor-Impor PLTS Atap Dinilai Berpotensi Rugikan PLN

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Perubahan skema ekspor-impor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap ke PLN dinyatakan akan menimbulkan kerugian pada PLN atau pada akhirnya negara. Karena biaya penyimpanan yang dulu tertutupi oleh skema 1:0,65 akan menghilang dengan sistem 1:1.

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ir. Mukhtasor, MEng, PhD, menyatakan rencana revisi Permen ESDM No. 49/2018 berpotensi merugikan PLN, yang kaitannya juga pada APBN.

“Dalam revisi, disebutkan bahwa listrik yang diekspor oleh pengguna PLTS Atap pada siang hari, akan dikembalikan atau diimpor pada malam hari dalam jumlah yang sama. Skema ini disebut 1:1. Artinya biaya penyimpanan yang dulu bisa tertutupi, akan ditanggung oleh PLN,” kata Mukhtasor, saat dihubungi Cendana News, Selasa (24/8/2021).

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ir. Mukhtasor, MEng, PhD, Rabu (3/2/2021). -Foto Ranny Supusepa/HO

Ia menjelaskan biaya penyimpanan ini merupakan kompensasi biaya penyimpanan listrik. Kompensasi ini merefleksikan biaya untuk mengatasi berbagai masalah, di antaranya listrik yang berubah menjadi panas selama masa transmisi, perbedaan biaya pembangkitan pada siang dan malam hari, serta biaya menyalakan pembangkit untuk siaga mengantisipasi ketidakpastian pasokan PLTS karena cuaca dan sebagainya. Skema ini diistilahkan 1:0,65.

“Sebelum direvisi, Permen tersebut dinilainya lebih rasional dan adil. Setrum yang diproduksi oleh PLTS Atap diekspor ke jaringan PLN pada siang hari, dan digunakan oleh pemasang PLTS Atap pada malam hari dengan dikurangi 35 persen sebagai kompensasi biaya penyimpanan listrik,” ucapnya.

Dengan pengajuan revisi, kompensasi biaya penyimpanan yang ditanggung oleh PLN akhirnya harus ditanggung oleh APBN.

“PLN juga menanggung konsekuensi lain, misalnya tergerusnya penggunaan listrik PLN padahal konsumsi pelanggan itu dulu masuk dalam perhitungan ketika Pemerintah menugaskan PLN melaksanakan percepatan 10.000 MW dan 35.000 MW. Produksi listrik dari program penugasan tersebut sudah masuk ke sistem PLN, dan saat ini sedang over supply. Artinya, ada risiko pemborosan nasional tetapi tidak diiringi dengan nilai tambah industri nasional,” ucapnya lagi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo saat dihubungi, Selasa (24/8/2021). -Foto Ranny Supusepa/HO

Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo menyatakan masih dibutuhkan pembahasan mendalam terkait perubahan Peraturan Menteri No. 49 tahun 2018.

“Kami dari komisi VII akan kembali membahas ini dalam raker. Rencananya Minggu ini ada rakernya,” kata Sartono saat dihubungi secara terpisah.

Ia menyebutkan bahwa pihak Kementerian ESDM perlu diperingatkan terkait potensi pembebanan biaya penyimpanan listrik ini.

“Juga perlu dibahas mengenai urgensi waktunya, apakah tepat untuk dilakukan saat ini. Mengingat kondisi masyarakat sedang dilanda pandemi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan akan melihat masalah ini secara objektif dan menghindari potensi hanya menjadi konsumen semata.

“Yang kita inginkan adalah industri dalam negeri juga turut berkembang. Jadi saya mendorong, dalam pembahasan Permen ini, pemerintah harus melibatkan semua stakeholders, agar manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Lihat juga...