Petani Jember: Zaman Pak Harto Petani Cari Pupuk, Mudah

Editor: Koko Triarko

JEMBER – Penggunaan pupuk anorganik menjadi masalah yang serius terhadap lahan pertanian, karena mengandung bahan kimia. Mencegah kerusakan yang terjadi, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan pupuk kimia sesuai kebutuhan dengan menggunakan kartu tani. Namun, hal itu mendapat respons beragam dari para petani di Jember.

Ketua HKTI Jember, Jumantori, mengatakan kebijakan tentang penggunaan kartu tani dinilai kurang efektif. Sebab, yang terjadi petani justru makin kesulitan.

“Kartu Tani menyulitkan bagi kami para petani sejatinya. Langkah untuk memudahkan, ternyata berbanding terbalik, yang ada makin sulit kita di lapangan,” ujar Jumantoro, yang ditemui di Arjasa, Jember, Senin (2/8/2021).

Jumantoro menambahkan, ketersediaan pupuk yang makin langka sudah membuat petani kesulitan. Sampai saat ini, beban petani makin bertambah dengan pemberlakuan Kartu Tani.

Jumantoro, saat ditemui di Arjasa, Jember, Senin (2/8/2021). –Foto: Iwan Feriyanto

“Ketersediaan pupuk sering kali tidak memenuhi kebutuhan petani. Sedangkan, petani kadangkala juga harus menunggu untuk bisa mendapatkan jatah pupuk yang didapatkan. Pada saat waktunya, bahan persediaannya justru kehabisan,” ungkapnya.

Menurut Jumantoro, kebijakan pemberlakuan pembelian pupuk menggunakan kartu tani sebaiknya ditunda terlebih dahulu.

“Untuk saat ini, pembelian pupuk menggunakan kartu tani masih belum efektif. Maka, kebijakan tersebut sebaiknya ditunda terlebih dahulu sampai dua tahun ke depan. Tujuaannya untuk menyiapkan segala kebutuhan, yang nanti dapat memudahkan petani,” tegasnya.

Jumantoro menambahkan, petani lebih membutuhkan pupuk dari pada regulasi yang sejatinya membuat petani kesulitan.

Terpisah, Sumiato, warga Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, mengatakan pemberlakuan kebijakan kartu tani tidak disesuaikan dengan informasi yang jelas. Menurutnya, petani diharuskan mengikuti aturan yang ditetapkan, namun tidak diberi informasi yang jelas.

“Kebijakan itu tidak disosialisasikan. Tiba-tiba kios menyampaikan pada saat pembelian pupuk harus menyertakan KTP, SPPKT tanah sawah, yang nantinya akan dibuatkan kartu tani,” ucapnya.

Menurutnya lagi, petani yang tidak menunjukkan bukti kartu tani, tidak bisa untuk mendapatkan pupuk. “Dengan adanya kartu tani, yang ada makin sulit dan membingungkan. Jatah pupuk kadang sering kehabisan, sehingga tidak bisa memupuk lahan sawah,” jelasnya.

Untuk mendapatkan pupuk yang dibutuhkan, Sumiato mengaku terpaksa pinjam pupuk ke petani lain untuk kebutuhan sawahnya.

Sumiato pun lalu mengatakan, di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto), kebutuhan pupuk bagi petani bisa didapatkan dengan mudah, murah dan tidak ada batasan.

Lihat juga...