Rektor IPB Ingatkan Pentingnya Akurasi Data dalam Upaya Stabilitas Pangan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Rektor Intistut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Arif Satria, menilai pentingnya akurasi data pangan yang harus dipenuhi oleh Badan Pangan Nasional (BPN) untuk menjaga stabilis pangan. Dia juga menyarankan agar ikan dimasukkan dalam jenis pangan yang dikelola BPN.

Karena, menurutnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 tentang BPN, tertuang sembilan jenis pangan yang dikelola badan tersebut. Di antaranya, beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging unggas, daging ruminansia, dan cabai.

Terkait cakupan pangan tersebut, Arif berpendapat persoalan pangan tidak hanya  masalah hewan protein dan karbohidrat yang akan dikelola oleh BPN.  Tetapi juga protein-protein lain seperti produk perikanan, juga harus masuk dalam pengelolaan pangan oleh BPN.

Wakil Sekjen Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Lely Pelitasari Soebekty, saat menyampaikan pentingnya data pangan pada diskusi virtual INDEF bertajuk Menanti Taji Badan Pangan Nasional, di Jakarta yang diikuti Cendana News, Senin (30/8/2021). foto: Sri Sugiarti

“Pertanyaan saya, mengapa ikan tidak dimasukkan dalam jenis pangan yang dikelola BPN? Padahal, ikan ini merupakan sumber protein yang penting bagi manusia,” ujar Arif, pada diskusi INDEF bertajuk Menanti Taji Badan Pangan Nasional yang digelar virtual di Jakarta  diikuti Cendana News, Senin (30/8/2021).

Dia menjelaskan, bahwa ikan menjadi salah satu protein terbaik yang harus dikonsumsi manusia. Ini berdampak agar berkualitas gizi masyarakat bisa meningkat.

“Jadi, mestinya perikanan juga harus disentuh dalam aturan BPN. Perikanan ini masalah serius sebagai sumber protein bagi kualitas gizi manusia,” tegasnya.

Jenis pangan lainnya yang harus dikelola oleh BPN, selain ikan menurutnya adalah garam. Apalagi, selama ini kerap ditemukan perbedaan data tentang stok garam, sehingga memengaruhi kebijakan impor.

Hal ini karena antarkementerian selalu mempunyai data stok garam yang berbeda. Sehingga dengan dibentuknya BPN, Arif berharap badan ini bisa menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan kisruh garam yang selama ini selalu menjadi kontroversi.

BPN sebagai regulator harus memastikan akurasi data pangan yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “Sehingga BPN menjadi penentu kebijakan pangan, misalnya terkait perlu tidaknya impor pangan,” ujarnya.

Menurutnya, akurasi data sangat penting dan paling  krusial  juga tentang data stok pangan yang dimiliki masyarakat. Memang, dimungkinkan stok garam di Bulog jelas, karena ada gudang, tetapi juga perlu mengukur berapa stok yang ada di masyarakat.

“Jadi saya tegaskan, akurasi data ini sangat krusial, sehingga BPN bisa memprediksi bagaimana untuk menjaga stabilitas pangan, termasuk memberikan rekomendasi soal pangan,” tukas Arif.

Wakil Sekjen Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Lely Pelitasari Soebekty, mengatakan, BPN memiliki tantangan utama manajerial dalam hal proses bisnis.  Maka itu, dalam pelaksanaan tugasnya BPN harus terintegrasi dari sektor hulu ke hilir dengan poros utama rantai pasok.

“Kalau BPN ini mau dijadikan instrumen memperkuat pangan di Indonesia, mau tidak mau badan ini harus berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan stakeholders lainnya. Artinya, BPN bisa membuat Perum Bulog merealisasikan targetnya, termasuk akurasi data stok pangan,” pungkasnya.

Lihat juga...