Soeharto & Pembangunan di Irian Jaya yang Kini Bernama Papua

 JENDERAL BESAR TNI Haji Muhammad Soeharto atau lebih akrab dipanggil Pak Harto, saat mengemban amanat sebagai presiden kedua Republik Indonesia, melakukan penyempurnaan paradigma pembangunan yang disebutnya Trilogi Pembangunan.

Dalam kesempatan temu wicara dengan Pasukan Utama Kirab Remaja Nasional IV di Jakarta Convention Center (JCC), pada 21 Agustus 1995 lalu, Presiden Soeharto menyinggung tentang Trilogi Pembangunan saat menjawab pertanyaan salah satu peserta Kirab Remaja Nasional terkait pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) atau kawasan di bagian timur Indonesia, termasuk di antaranya adalah Irian Jaya yang mempunyai julukan Bumi Cenderawasih ini.

Provinsi Irian Jaya sendiri sebelumnya dikenal dengan sebutan Irian Barat. Dan, pada saat peresmian tambang tembaga dan emas Freeport, penyebutan Irian Barat oleh Pak Harto diganti menjadi Irian Jaya.

Sejak tahun 1969 hingga 1973, nama Irian Jaya makin dikenal luas. Nama provinsi tersebut, digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Kemudian diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21/2001 Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Berkaitan dengan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, dalam hal ini Irian Jaya, tentu tidak lepas dari konsepsi Trilogi Pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Pak Harto pada temu wicara, yakni terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya.

Trilogi Pembangunan menjadi langkah strategis pembangunan bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sekaligus implementasi sila kelima dari Pancasila. Trilogi Pembangunan merupakan pintu masuk untuk melakukan Delapan Jalur Pemerataan.

Delapan jalur pemerataan tersebut, mencakup (i) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan; (ii) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan; (iii) pemerataan pembagian pendapatan; (iv) pemerataan kesempatan kerja; (v) pemerataan kesempatan berusaha; (vi) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (vii) pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah Tanah Air; (viii) dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pak Harto menegaskan, yang dimaksud pemerataan tidak mengenai menikmati hasilnya. tetapi pemerataan pembangunan yang telah dilaksanakan, antara lain melalui proyek Inpres Desa, Inpres Kabupaten, dan lain-lain.

“Ini semuanya adalah program pemerataan, khususnya untuk Irian Jaya, Indonesia bagian timur, pemerintah mendorong dan membentuk tim khusus untuk memikirkan, menentukan program-program di Indonesia bagian timur,” terang Pak Harto pada temu wicara dengan peserta Kirab Remaja Nasional IV tersebut.

Strategi Membangun Irian Jaya

Pak Harto berpandangan pembangunan infrastruktur jalan adalah kunci bagi perkembangan dan pemajuan Irian Jaya. Setidaknya, dengan adanya jalan yang menghubungkan antara satu titik wilayah dengan wilayah lainnya, akan dapat menyokong sektor lainnya seperti pertanian, pertambangan, perdagangan, dan lain-lain.

“Sejak membebaskan Irian tahun 1962, selama penduduk Irian masih ada di gunung-gunung, berpencar satu dengan lainnya, sulit untuk dapat berkembang kalau tidak didekatkan dengan infrastruktur, baik hubungan laut maupun darat. Karena itu jalan sangat mutlak perlu dibangun, dan sekarang sudah dimulai dan menghasilkan separo jalan dari Jayapura  sampai Wamena,” beber Pak Harto, yang pada 23 Januari 1962 ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Panglima Komando Pembebasan Irian Barat, kembali kepangkuan RI ini.

Selanjutnya, begitu jalan sudah dibuka, jelas Pak Harto, rakyat ditarik ke titik kanan-kiri jalan sehingga dapat meneruskan pembangunan bidang pertanian terutama perkebunan plasma.

“Sekarang sudah sampai di tengah-tengah, program selanjutnya kanan kiri jalan akan diperuntukkan bagi rakyat dalam rangka pembangunan perkebunan. Nanti sebagai PIR (Perkebunan Inti Rakyat), rakyat sebagai (petani) plasma,” jelasnya.

Menurut Pak Harto, kalau itu bisa terjadi, berarti Inti akan membimbing rakyat dan menghasilkan, pemasarannya pun juga akan bisa terjamin sehingga rakyat Irian Jaya akan lebih makmur.

“Kalau jalan itu belum ada, apapun yang dihasilkan di Wamena jalannya tidak ada, tidak ada artinya. Kenapa? Produknya tidak bisa dijual. Andaikan dijual karena hanya lewat udara, ongkos angkutan lebih mahal, tidak menguntungkan. Karena itu jalan yang sekarang diutamakan,” tandas Pak Harto.

Dengan adanya infrastruktur jalan, selain dapat melancarkan arus barang hasil produksi melalui sektor perdagangan dan transportasi, juga diharapkan dapat menarik para investor.

Mereka bisa memperhitungkan bahwa investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di Irian Jaya akan menguntungkan. Sebab tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya tanpa adanya keuntungan.

“Sekarang yang untung adalah pertambangan, dan pengembangan pertanian sudah ada program. Yang penting ada penyelesaian infrastruktur jalan, pembangunan jalan dari Jayapura sampai Wamena ratusan kilo,” demikian Presiden Soeharto menekankan urgensi pembangunan infrastruktur berupa jalan di Irian Jaya. (M. Hidayat)

Untuk versi audio visual temu wicara Presiden Soeharto dengan peserta Pasukan Utama Kirab Remaja Nasional IV di JCC pada 21 Agustus 1995 ini, dapat disaksikan di Akun YouTube HM Soeharto di sini:

Inilah Strategi Presiden Soeharto Membangun Irian Jaya
Lihat juga...