2,5 Juta Keluarga di Jateng Belum Miliki Jamban Sehat

Editor: Koko Triarko

Pakar epidemiologi Undip, Dr. dr. Budi Laksono, MHSc di Semarang, Jumat (17/9/2021). -Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Jamban menjadi kebutuhan infrastruktur dasar untuk menuju keluarga sehat. Namun, ironisnya di Jawa Tengah masih ada sekitar 2,5 juta warga yang belum memiliki jamban sehat dan layak.

“Di dunia ini banyak didominasi penyakit menular, karena infeksi saluran usus, karena banyak orang yang buang air tidak di jamban, namun di sungai, di laut atau di kebun. Termasuk di Indonesia, di antaranya juga di Jateng, seperti diare, disentri, cacingan dan lainnya,” papar pakar epidemiologi Undip, Dr. dr. Budi Laksono, MHSc., di Semarang, Jumat (17/9/2021).

Dipaparkan, penyakit tersebut sebenarnya bisa dicegah dengan sanitasi yang baik. Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia masih ada sekitar 20 juta keluarga yang tidak memiliki jamban, dengan 2,5 juta di antaranya ada di Jateng.

“Ketidak punyaan jamban di masyarakat ini ada beberapa faktor. Kita kategorikan dari empat faktor, pertama pada daerah tertentu, kesulitan air, sehingga jamban konvensional tidak bisa dibangun. Meski demikian, kita dari akademisi sudah memperkenalkan jamban amfibi, yang bisa digunakan baik ada air atau tidak,” terangnya.

Faktor lainnya, karena internal individual tersebut. “Dari sektor pendidikan, pengalaman, sosial dan kesadaran dari orang tersebut,  masih rendah. Termasuk sanitasi masih rendah,” terangnya.

Selain itu, saat ini pemerintah belum secara tegas mengatur, bahwa setiap keluarga harus atau wajib memiliki jamban. “Ini yang menjadikan masyarakat agak lamban, padahal di negara maju, keharusan rumah dengan jamban sudah dicantumkan dalam undang-undang sejak 1930. Di Indonesia, sampai sekarang ini, belum. Ada orang buang air di sungai, belum ada hukumnya. Untuk itu, secara hukum kita dorong ada aturan yang mengikat,” tambah dosen Magister Epidemiologi Undip tersebut.

Dicontohkan, beberapa daerah kabupaten kota sudah memiliki perda sampah, namun belum mengantur soal jamban.

“Kendala lain yang dihadapi masyarakat, yakni terkait teknologi jamban yang mahal atau tidak terjangkau, sehingga masyarakat tidak mampu. Ini akhirnya masyarkat tidak memiliki kemampuan untuk memiliki jamban. Ini yang kita coba kita berikan solusi, dengan biaya murah, teknologi sederhana, masyarkat atau keluarga sudah memiliki jamban,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo, memaparkan perilaku buang air besar sembarangan, memang masih ada, meski tingkatannya kecil.

“Kita targetkan di 2021 ini seluruh kabupaten/kota di Jateng bisa bebas dari perilaku BAB sembarangan ini. Untuk itu, dibutuhkan komitmen semua pihak, tidak hanya dinas kesehatan saja,” tegasnya.

Salah satu upaya yang dilakukan, dengan melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dengan kegiatan STBM itu, bisa meningkatkan kesadaran dan memberdayakan masyarakat mengubah perilaku dari buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban sehat.

“Banyak penyakit menular yang bisa ditimbulkan dari perilaku BAB sembarangan ini, untuk itu kita terus dorong agar masalah jamban ini bisa diatasi. Kebutuhan jamban sehat bagi masyarakat bisa didorong,” pungkasnya.

Lihat juga...