6.500 Anak di Purbalingga Alami Stunting

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi di halaman pendopo Dipokusuma Purbalingga, Jumat (10/9/2021). Foto: Hermiana E Effendi

PURBALINGGA — Meskipun mengalami penurunan, namun angka stunting di Kabupaten Purbalingga masih terbilang tinggi. Sampai dengan  Juni lalu, terdeteksi ada 6.500 anak yang mengalami stunting atau sebanyak 14,57 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga, Drg Hanung Wikantono mengatakan, ada dua kategori stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi, yaitu kategori pendek dan sangat pendek. Di Kabupaten Purbalingga sendiri untuk kategori anak yang pendek terdapat 5.074 dan yang sangat pendek ada 1.426 anak.

“Secara keseluruhan jumlah anak yang stunting sebenarnya mengalami penurunan, karena di 2019 lalu, Purbalingga masih di atas 20 persen. Kita terus upayakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga asupan gizi bagi ibu hamil dan balita,” terangnya, Jumat (10/9/2021).

Kadinkes menjelaskan, kasus stunting pada balita paling banyak ditemukan di wilayah Puskesmas Kutasari yaitu ada 720 balita, kemudian di Karangmoncol 668 balita dan Kejobong 607 balita.

Menurut Kadinkes, untuk mencegah, sangat diperlukan peran aktif anggota keluarga untuk memperhatikan asupan gizi ibu yang sedang hamil dan menyusui, serta anak balita. Posyandu juga menjadi garda terdepan dalam memerangi stunting.

Sementara itu, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, sebagai salah satu upaya pencegahan, pemkab menggandeng pihak ketiga untuk memberikan batuan beras kualitas premium kepada keluarga tidak mampu yang memiliki balita. Menurutnya, stunting merupakan permasalahan nasional dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat untuk segera ditangani.

“Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu yang kasus stuntingnya tinggi, bahkan kita selalu masuk 10 besar di Jawa Tengah. Namun, secara perlahan sudah mulai turun dan sesuai target, yaitu di bawah 20 persen,” jelasnya.

Bupati menyebut, dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk menangani stunting. Terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19, dimana banyak anggaran yang mengalmai refocusing, maka pemerintah daerah juga mempunyai keterbatasan anggaran. Desa-desa juga diminta untuk turut mendukung pemberantasan dengan mengalokasikan anggaran pada beberapa program pendukung penanganan stunting.

“Ketersediaan air bersih bagi warga desa harus diperhatikan, demikian pula dengan pola hidup bersih serta pantauan gizi untuk ibu hamil dan balita. Sebab penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi,” ucapnya.

Menurut Bupati, pencegahan stunting, satu arah dengan dengan pengurangan angka kematian ibu dan anak. Sehingga dalam satu kali program, bisa menjangkau keduanya, yaitu menurunkan stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Lihat juga...