Alex Noerdin yang Perintahkan Pencairan Dana Hibah Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Tangkapan layar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, umumkan penetapan tersangka perkara tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, di Jakarta Selatan, Rabu (22/9/2021) - foto Ant

JAKARTA Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin, disebut-sebut telah memerintahkan pencairan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tidak sesuai aturan.

Dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya, dicairkan tanpa pengajuan proposal terlebih dahulu. “Tersangka AN selaku gubernur, telah menyetui dan memerintahkan dana hibah dan pencairan tanpa proposoal,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam konferensi pers secara virtual dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/9/2021) malam.

Leonard mengatakan, Pemerintah Sumatera Selatan memberikan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya Palembang menggunakan dana APBD di 2015 dan 2017. Dana di APBD 2015 sebesar Rp50 miliar, dan di APBD 2017 sebesar Rp80 miliar. “Penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan, tidak dilalui pengajuan proposal dari yayasan sebagai penerima, hanya mendapat perintah AN selaku gubernur,” ungkap Leonard.

Selain itu, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya diketahui tidak beralamat di Palembang, melainkan di Jakarta. Begitu pula untuk lahan, sepenuhnya aset tersebut yang ternyata sebagian milik masyarakat, dan pembangunan masjid tersebut akhirnya tidak selesai. Akibat penyimpangan itu, kegiatan pembangunan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp130 miliar.

Selain Alex Noerdin, dalam kasus tersebut, Kejati Sumatera Selatan juga telah menetapkan mantan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Muddai Madang dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Laoma L Tobing sebagai tersangka.

“Tersangka AN selaku gubernur telah menyetui pencairan tanpa proposal terlebih dulu. Tersangka MM selalu bendahara yang minta, dari peggunaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Tersangka LPLT selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pencairan dana tanpa prosedur,” ungkap Leonard.

Leonard menyebut, ketiga tersangka ini merupakan terpidana dan tersangka dalam perkara pidana lain, dan sudah dilakukan penahanan. Tersangka Alex Noerdin dan Muddai Mandang sudah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, terkait perkara dugaan korupsi pembelian gas negara oleh BUMD PDPDE Sumatera Selatan.

Sedangkan tersangka, Laoma L Tobing, merupakan terpidana kasus Bansos 2013 Sumsel, ditahan di Lapas Kelas 1 Pakjo Palembang. Dengan ditetapkannya status tiga orang tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan tipikor Masjid Sriwijaya, kini tercatat sudah ada lima orang yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut.

Masing-masing Ahmad Nasuhi (selaku mantan kepala biro Kesra Pemprov Sumsel), Mukti Sulaiman (mantan Sekretaris Daerah Sumsel). Lalu ada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan sudah disidangkan Pengadilan Negeri Palembang. Mereka adalah, Eddy Hermanto mantan Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya. Dwi Kridayani KSO PT Brantas Abipraya – Yodya Karya, Syarifudin Ketua Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya dan Yudi Arminto Project Manager PT Brantas Abipraya.

Sebelumnya, pemberian dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya ternyata maladministrasi, hal itu terungkap oleh saksi dalam sidang lanjutan pembuktian tindak pidana korupsi (Tipikor) terhadap empat terdakwa (Edi Hermanto, Syarifudin, Yudi Arminto dan Dwi Krisdayani) di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (7/9/2021). ( Baca : https://www.cendananews.com/2021/09/alex-noerdin-tersangka-tipikor-dana-hibah-masjid-sriwijaya.html ) (Ant)

Lihat juga...