Atasi Problem Sampah Kali Cikarang, Perlu Dilakukan Penegakan Hukum

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Tumpukan sampah mencapai 6 kilometer terjadi di sepanjang Kali Cikarang Srengseng Hilir. Temuan hasil susur sungai mulai dari hulu kali di Desa Kalijaya, Cibitung sampai Sukatani bersama BPBD dan koordinator Petani 22 Desa wilayah Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Miris memang, terlihat ada sekira sepanjang 6 KM terjadi tumpukan sampah di tepi Kali Cikarang Bedungan Srengseng Hilir Hulu (BSHH). Ini harusnya ada penegakan hukum sebagai upaya penertiban,”ungkap Ustaz Jejen Jaenuddin, kepada Cendana News, Rabu (1/9/2021).

Jejen menduga telah terjadi pembiaran oleh aparat penegakan Perda. Karena tumpukan sampah itu sudah terjadi cukup lama, tetapi dibiarkan begitu saja tanpa ada penindakan. Kondisi tumpukan sampah di sepanjang Kali Cikarang BSH Hilir itu perlu penanganan serius, untuk meminimalisir terjadinya sumbatan kali.

Menurutnya dari hasil penelusur terlihat kondisi sampah itu ada yang dibakar begitu saja setelah ditumpuk di tepi Kali Cikarang Hilir, ada juga yang langsung dibuang ke Kali karena jaraknya tidak ada batas dengan kali hanya tinggal mendorong ketika debit air meningkat.

Ustaz Jejen Jaenuddin, Koordinator Gotong Royong Petani dari 22 desa wilayah Utara Bekasi, Rabu (1/9/2021). -Foto M. Amin

Dia memastikan bahwa kondisi tumpukan sampah banyak terjadi di bagian hulu Kali Cikarang Hilir mulai dari Cibitung, Cikarang Utara hingga Sukatani. Jika tidak segera dilakukan penindakan dia memastikan berbagai upaya dilakukan seperti normalisasi akan sia-sia.

“Itu sesuai hasil susur sungai yang kami laksanakan bersama BPBD Kabupaten Bekasi. Terparah di daerah Sasak Jagal Jagawana tumpukan sampah mulai dari jembatan hingga ke hilirnya. Sampah tersebut sepertinya ada yang mengelola, dari pemukiman diambil lalu ditumpukkan di tepi Kali Cikarang Hilir,” tegasnya.

Sampah tersebut sebagian dibakar kemudian dipasangi semacam cerucuk hingga tanahnya kian lebar. Tapi membuat badan kali kian menyempit. Ia kembali meminta aparat penegak hukum atau Perda  segera melakukan penertiban, karena sekarang Kali Cikarang Hilir dalam proses normalisasi.

“Jika tumpukan sampah yang terjadi di daerah aliran Sungai Cikarang Hilir tidak dilakukan penertiban dengan segera, maka normalisasi Kali Cikarang Hilir yang dilaksanakan pemerintah sekarang akan sia-sia,” ujarnya karena mereka membuang sampah seenaknya saja.

Sementara Kabid Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Khaerudin Hamid dikonfirmasi terpisah mengakui bahwa soal program lingkungan hidup di kawasan Kali Cikarang sudah setahun lebih ini dilaksanakan. Tapi budaya masyarakat masih belum bisa diubah untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Khaerudin Hamid, Kabid LH Kabupaten Bekasi dikonfirmasi Cendana News soal sampah liar di tepi Kali Cikarang Hilir, Rabu (1/9/2021). -Foto M. Amin

“Mereka belum sadar bahwa ada beban retribusi dan itu ada aturan dalam Perda untuk pengangkutan dan lainnya dalam pengelolaan sampah. Soal retribusi sebenarnya tentatif sesuai dengan volume sampah, mulai dari Rp5000 hingga seterusnya,” jelas Keharudin Hamid.

Ditanya soal penegakan hukum terkait sampah liar yang terjadi di bantaran Kali Cikarang Hilir. Dikatakan bahwa penegakan hukum buang sampah sembarangan kerap dilaporkan lintas instansi penegakan hukum Perda.

“Soal penegakan hukum itu ranah ke instansi penegakan Perda. Kami selalu laporkan setiap ada temuan ataupun laporan warga. Tugas Saya memberi edukasi, membangun kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Berbagai cara telah dilakukan untuk membangun kesadaran agar tidak membuang sampah sembarangan. Tapi itu sepertinya butuh waktu panjang untuk menyadarkan masyarakat karena dari dampak dan lainnya jika membuang sampah sembarang terus disosialisasikan dengan mengajak beberapa pihak relawan peduli lingkungan seperti bank sampah dan lainnya.

“Memang tingkat kesadaran masih kurang masih buang sampah sembarangan. Kami sampah sosialisasi hingga menggelar upacara di tengah kali yang banyak sampahnya sebagai upaya sosialisasi agar masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan,” tandasnya mengatakan saat ada 22 desa di wilayah Utara Kabupaten Bekasi kekurangan air.

Lihat juga...