Bangkai Paus Sperma Terdampar di Perairan Pulau Arborek, Direlokasi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kepala LPSPL Ditjen PRL Kementerian Keluatan Perikanan (KKP) Sorong, Santoso Budi Widiarto, memilih untuk merelokasi bangkai paus di satu lokasi dan membiarkannya membusuk secara alami kemudian tulang paus tersebut akan digunakan untuk kepentingan wisata budaya.

Belum lama ini KKP kembali menangani kejadian mamalia laut terdampar dari jenis paus sperma di depan Pulau Gam. Disebabkan oleh arus, paus sperma ini bergeser hingga ke perairan Pulau Arborek yang merupakan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Raja Ampat.

“Setelah menangani mamalia laut tersebut bersama aparat setempat dan warga Kampung Arborek, muncul keinginan untuk memanfaatkan bangkai paus tersebut sebagai sarana edukasi dan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kampung Arborek,” terang Kepala LPSPL Sorong Santoso Budi Widiarto melalui rilis yang diterima Cendana News, Minggu (5/9/2021).

Lebih lanjut Santoso mengungkapkan pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan warga sehingga pihaknya memilih lokasi yang jauh dari pemukiman dan aktivitas warga, sehingga paus akan terurai dalam waktu sekitar 8 bulan.

Setidaknya LPSPL Sorong jelasnya telah melakukan penanganan terhadap mamalia laut terdampar sebanyak 40 kasus selama masa pandemi Covid-19 atau sejak dua tahun terakhir. Sedangkan di wilayah Papua Barat sendiri terjadi sebanyak 11 kasus mamalia laut terdampar.

Plt. Dirjen Pengelolan Ruang Laut Pamuji Lestari, Minggu (5/9/2021). -Foto M. Amin/HO-KKP

Dari kasus-kasus tersebut 16 kasus ditangani secara langsung oleh LPSPL Sorong, sementara 24 kasus ditangani dengan melibatkan pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, mitra pemerintah dan masyarakat secara langsung.

Plt. Dirjen Pengelolan Ruang Laut Pamuji Lestari menegaskan, kecepatan dan kesigapan pemerintah bersama masyarakat sejalan dengan kebijakan KKP agar masyarakat bersinergi dalam memberikan respons yang cepat dan tepat khususnya dalam menangani mamalia laut terdampar.

“Kebijakan ini telah diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Mamalia Laut Periode 2018 – 2022, yang di dalamnya tertuang mengenai penanganan mamalia laut terdampar,” tegas Tari.

Menurutnya keberhasilan kawasan konservasi diukur melalui efektivitas pengelolaan kawasan yang dinilai setiap 1 tahun. Respons cepat penanganan terhadap mamalia laut terdampar termasuk dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan.

Salah satu kriterianya adalah penilaian terhadap pemantauan sumber daya kawasan dan kemitraan sehingga kolaborasi antara KKP dengan UPTD BLUD Raja Ampat akan memberikan pengelolaan kawasan yang efektif bagi KKD Raja Ampat.

“Kami selalu siap melakukan pendampingan melakukan technical assistance (dukungan teknis) terhadap pengelolaannya,” pungkasnya.

Lihat juga...