Carut Marut Pelaksanaan PPPK, Guru Honorer Merasa Dikorbankan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Pengabdian sebagai guru selama 15 tahun bukan waktu yang singkat, namun selama itu pula, nasib Zulaikah tidak kunjung jelas. Berstatus sebagai guru honorer, dirinya pun berharap bisa mengubah nasibnya melalui penerimaan guru skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun apa daya, ketika formasi PPPK yang diharapkan mampu memberikan harapan bagi ratusan ribu bahkan jutaan guru honorer tersebut, tidak seperti yang diharapkannya.

“PPPK ini banyak merugikan teman-teman honorer, dari segi formasi dan passing grade, karena formasinya kurang, sehingga mereka tidak bisa mendaftar di sekolah induk atau sekolah tempat mereka mengajar saat ini,” paparnya, saat ditemui usai dengar pendapat bersama anggota Komisi X DPR RI yang digelar PGRI Jateng, di Semarang, Kamis (23/9/2021).

Seakan belum selesai, tingginya angka passing grade atau kelulusan, juga membuat para guru honorer yang saat ini lolos administrasi dan mengikuti seleksi tahap pertama, cemas. Sebab, meski yang tidak lolos pada tahap pertama, bisa mengikuti seleksi pada tahap kedua, namun tingkat persaingannya akan lebih ketat.

“Teman-teman honorer yang tidak lolos pada tahap satu, karena tingginya passing grade, harus tanding di tahap dua, padahal nanti mereka harus bertanding dengan guru swasta, lulusan pendidikan profesi guru (PPG), ini tentu tambah memberatkan bagi guru honorer,” tandas guru SMKN 4 Semarang tersebut.

Wanita yang menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Kota Semarang tersebut, juga menyoroti carut marut pendaftaran PPPK.

“Contohnya, saat pendaftaran, tiba-tiba formasi hilang dan terkunci, sehingga guru honorer tidak bisa mendaftar di sekolah asal. Meski kemudian ada tombol reset, namun sosialisasinya tidak optimal sehingga para peserta tidak mengetahuinya. Mereka pun tidak bisa mendaftar di sekolah induk,” terangnya.

Pihaknya pun berharap para guru honorer bisa seluruhnya diangkat menjadi pegawai PPPK tanpa tes, dan ditempatkan di sekolah induk masing-masing.

“Ini sebagai bentuk penghargaan bagi kami, para guru honorer yang sudah mengabdi cukup lama di sekolah tersebut. Jangan menyalahkan daerah yang mengangkat kami, karena memang kita dibutuhkan untuk membantu, memenuhi kebutuhan guru,” tegas wanita yang mulai mengabdi menjadi guru honorer sejak 2006 tersebut.

Hal senada juga disampaikan Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi SH, M.Hum, menurutnya dengan kuota 1 juta guru yang disediakan oleh pemerintah, saat ini yang mendaftar hanya sekitar 513 ribu pelamar.

Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, SH. M.Hum saat ditemui usai dengar pendapat bersama anggota Komisi X DPR RI yang digelar PGRI Jateng, di Semarang, Kamis (23/9/2021). Foto: Arixc Ardana

“Angka 1 juta pada formasi PPPK guru ini kan ada hitungannya, kok lalu yang diusulkan atau diterima hanya sekitar 513 ribu. Maksud saya, sepanjang belum 1 juta ya harusnya diterima. Jika ada daerah yang belum mengajukan formasi, juga harus diingatkan, kan pemerintah juga punya datanya, berapa kebutuhan guru di suatu daerah,” tandasnya.

Sementara, anggota Komisi X DPR RI, Dr. Mujib Rohmat, terkait usulan pengangkatan guru honorer tanpa tes seleksi, terganjal aturan, sebab UU menyatakan bahwa pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melalui tes seleksi. Sementara, PPPK juga termasuk bagian dari pegawai ASN.

“Ada juga usulan agar tidak usah ada ujian seleksi lagi bagi para guru honorer, namun cukup dengan syarat administrasi. Bukti mereka sudah mengabdi atau mengajar, yang dilengkapi dengan portofolio, sudah bisa dianggap memenuhi syarat. Ini juga menjadi pertimbangan dan catatan bagi kami, dalam merumuskan kebijakan,” tandasnya.

Lihat juga...