Disdik Bekasi : Soal Seragam Sekolah Harus Berdasarkan Kesepakatan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Sekretaris Disdik Kota Bekasi Krisman Herwandi, Jumat (24/9/2021). Foto: Muhammad Amin

BEKASI — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi memberi peringatan keras bagi sekolah di wilayah setempat terkait penjualan seragam kepada peserta didik dengan meminta tidak menyalahi aturan dan harus berdasarkan kesepakatan komite sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Herwandi menegaskan, pihaknya memastikan tidak ada keharusan bagi peserta didik baru, membeli seragam sekolah baru.

“Prinsip tidak ada keharusan. Kami sudah berkali-kali memberikan penekanan dan sampaikan tidak ada keharusan, tidak ada paksaan, tidak ada keharusan bagi murid, siswa baru untuk membeli seragam,” jelas Krisman, Jumat (24/9/2021)

Dikatakan, bagi pelajar yang kurang mampu bisa menggunakan seragam yang tidak harus baru. Namun, untuk atributnya harus disesuaikan. Ditegaskan, untuk pengadaan diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik.

“Tidak ada unsur paksaan, tergantung dari orangtua siswa. Mereka pun sudah tergabung didalam komite sekolah,” kata Krisman mengakui telah menyampaikan imbauan itu juga kepada para kepala sekolah.

”Saya imbau tidak mengharuskan, tidak ada kewajiban. Kalau ada di koperasi dan harga sesuai dengan pasar atau bisa lebih murah dari harga pasar tentunya lebih baik, kemudian orang tua datang beli, ya silahkan,”lanjut Krisman.

Menurutnya, koperasi ini sudah sesuai aturan hukum dan memiliki badan hukum. Namun demikian tambahnya prinsipnya sepakat soal seragam. Namun harganya juga harus wajar, kalau bisa di bawah harga pasar.

Pihak sekolah jelas dia dipersilahkan menyediakan seragam tapi untuk harga tidak boleh memaksa siswa atau orang tua murid untuk membeli, apalagi dengan harga selangit.

“Orang tua peserta didik bebas beli di mana saja. Namun demikian koperasi niatnya juga bagus, memberikan pelayanan dan supaya terjangkau,” bebernya.

Hal tersebut menanggapi terkait adanya aduan masyarakat ke media sosial milik Dinas Pendidikan. Jika ada temuan soal kewajiban membeli seragam baru, tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan tegas.

“ Kami membuka keran keterbukaan informasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kami sangat apresiasi dan sangat berterima kasih karena merupakan bagian dalam perbaikan ke arah lebih baik,” jelas Krisman.

Sebagai upaya dalam pembinaan kesiswaan dan ketertiban siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di SMPN, maka siswa menggunakan pakaian seragam anak sekolah (PSAS). Adapun yang menjadi landasan PSAS ini adalah:

1. Keputusan bersama Mendikbud, Mendagri, Menag Republik Indonesia nomor: 02/KG/2021, nomor: 025-199 tahun 2021, nomor : 219 tahun 2021 tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 17 tahun 2021 tentang penyelenggaraan koperasi pada SD dan SMP Negeri di Kota Bekasi;
3. Surat Imbauan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi nomor: 800/7707/Disdik.Set/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang PSAS disediakan oleh Koperasi.

Lihat juga...