DPR: Seleksi PPPK Guru Honorer Harus Diperbaiki

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Meningkatkan kualitas guru honorer dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) semestinya tidak dipersulit. Disarankan kebijakan tersebut untuk diperbaiki yang lebih berkeadilan.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengingatkan pemerintah bahwa selama ini keberadaan guru honorer sudah mengisi peran negara Indonesia berpuluh-puluh tahun.

Bahkan hampir 70 persen penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah negeri ditopang keberadaan guru honorer. “Kita ini darurat guru, bayangkan kalau nggak ada guru honorer yang niat pengabdi sepenuh hati, dunia pendidikan kita sudah kolaps,” ujar Huda kepada Cendana News saat dihubungi, Kamis (30/9/2021).

Menurutnya, kalau pemerintah ingin mencari guru yang berkualitas tidak bisa dengan cara mempersulit proses rekrutmen PPPK bagi guru honorer.

Pemerintah membuka rekrutmen untuk 1 juta guru melalui seleksi PPPK sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan guru di Indonesia.

“Menempatkan seleksi kebijakan ini semestinya semangatnya sejak dari awal. Ini sifatnya kedaruratan bukan suasana yang normal. Sebaiknya rekrut dulu mereka, baru berikan pendidikan lanjutan,” ujar Huda.

Apalagi menurutnya, bicara guru honorer itu berkaitan pengabdian yang digaji kecil.Kemudian pemerintah menuntut peran mereka berkualitas.

“Selama ini negara absen perhatian pada mereka.Padahal mereka mau mengajar saja itu sudah menguntungkan negara. Gaji guru honorer itu kecil,” tukasnya.

Maka itu, Huda tidak setuju dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan (Kemenbudristek). Karena menurutnya, dengan seleksi 1 juta guru melalu seleksi PPPK ditempatkan seolah suasana normal.

Padahal ini kedaruratan setelah puluhan tahun tidak ada rekrutmen ASN  untuk guru honorer. Semestinya ada masa transisi terkait kebijakan seleksi PPPK ini.

“Kita apresiasi rekrutmen 1 juta guru sebagai langkah baik. Tapi di saat yang sama belum mencerminkan suasana kedaruratan para guru ini,” tukasnya.

Huda berharap Kemendikbudristek melakukan revisi dan evaluasi dengan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Menurutnya, revisi ini harus ditempatkan sebagai semangat kedaruratan dalan merekrutmen guru honorer menjadi pegawai pemerintah.

Meski pun saat ini seleksi PPPK sedang berjalan, menurutnya tetap bisa direvisi. “Saya kira sangat bisa karena ada ruang dalam regulasi yang memungkinkan untuk melakukan perbaikan, terutama untuk ujian kedua dan ketiga. Karena kan yang pertama sudah dilakukan, jadi ujian berikutnya lakukan evaluasi,” ujar Huda.

Huda juga menyarankan agar materi kompetensi teknik disesuaikan dengan kemampuan guru. Bahkan diharapkan agar kompetensi ini dikeluarkan saja dari seleksi ujian.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah agar menambah afirmasi bagi guru honorer yang usianya 35 tahun ke atas jangan hanya 75 poin tapi ditambah. Memang kata dia, berbagai  diskusi bahwa passing grade ini sudah ideal sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas guru.

“Ya, tidak ada masalah, tapi semangatnya adalah kita mengafirmasi karena ini sekali lagi saya katakan kedaruratan untuk mengutamakan para guru honorer dapat kesempatan diangkat jadi PPPK,” pungkasnya .

Lihat juga...