Gas Elpiji 3 kilogram Diwacanakan Hanya Untuk Pemilik Kartu Sembako

Warga antre untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram bersubsidi di salah satu pangkalan di Banda Aceh, Aceh, Rabu (27/3/2019) - foto Dok Ant

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mengungkapkan, pemerintah berencana membatasi pembelian gas elpiji 3 kilogram, hanya untuk pemilik kartu sembako.

“Jadi penerima kartu sembako juga akan menerima elpiji dan kita harapkan lebih berkah bagi mereka yang pantas menerima,” ujar Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi, Kamis (2/9/2021).

Pungky menjelaskan skema pemberian elpiji subsidi 3 kilogram tersebut akan berbasis pada Nomor induk Kependudukan (NIK), yang kini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tengah diperbaiki oleh Kementerian Sosial. Pemerintah menargetkan, pembaruan data DTKS tersebut selesai pada akhir 2021. “Skemanya akan kita masukkan ke data (penerima) sembako, tapi data sembakonya kita perbaiki sesuai NIK,” kata Pungky.

Selama ini, elpiji 3 kilogram disebutnya, menggunakan skema subsidi, berbasis komoditas. Sehingga membuat semua orang bisa menikmati meskipun tidak berhak. “Padahal maksud pada awalnya, untuk orang yang membutuhkan. Sekarang sedang disiapkan proses pengalihannya,” kata Pungky.

Alasan pemerintah memilih masyarakat pemilik kartu sembako sebagai orang yang berhak membeli elpiji 3 kilogram dikarenakan, pemerintah tidak ingin kembali menambah skema perlindungan sosial yang semakin semrawut. Sebelum pandemi COVID-19, pemerintah mempunyai empat program perlindungan sosial, dengan penerimaan rata-rata sebesar Rp250 ribu per-bulan per-keluarga.

Namun pada pandemi COVID-19, pemerintah mempunyai 14 program perlindungan sosial, dengan penerimaan rata-rata Rp485 ribu per-bulan. Menurutnya, basis penerima masing-masing program yang berbeda, membuat penyaluran program perlindungan sosial tidak efektif.

Bahkan kompleksnya program perlindungan sosial selama pandemi COVID-19, membuat pejabat eselon I di Kementerian PPN/Bappenas terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai. Oleh karena itu, penyaluran bantuan berbasis NIK akan menjadi terobosan andalan pemerintah di 2022. “Contoh yang bagus Kartu Prakerja, begitu seseorang mendapat Kartu Prakerja dan ternyata dari golongan yang tidak pantas menerima, itu akan langsung ditolak. Kalau Kartu Prakerja dipalsukan kelihatannya nanti akan sulit kalau NIK-nya betul-betul sudah unik,” jelas Pungky.​​​

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, bahwa pemerintah mengubah skema subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima, secara bertahap mulai tahun 2022. Selain elpiji 3 kilogram, reformasi subsidi tersebut juga direncanakan untuk listrik. (Ant)

Lihat juga...