Gencatan Senjata Disetujui Junta Myanmar untuk Distribusi Bantuan

BANDAR SERI BEGAWAN — Junta Myanmar telah menyetujui seruan ASEAN untuk melakukan gencatan senjata hingga akhir tahun demi distribusi bantuan kemanusiaan, menurut laporan kantor berita Jepang Kyodo.

“Yang kami serukan saat ini adalah … agar semua pihak menghentikan kekerasan, terutama yang berkaitan dengan distribusi bantuan kemanusiaan,” kata Erywan Yusof, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, seperti dikutip Kyodo.​​​

Menyusul kudeta militer pada Februari di Myanmar, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar, di mana ratusan orang telah terbunuh.

ASEAN juga berupaya untuk membuka dialog antara para penguasa militer Myanmar dengan lawan-lawan politik mereka.

Dalam konferensi video Erywan mengusulkan gencatan senjata dengan Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin. Pihak militer telah menerima usulnya, kata Yusof kepada Kyodo.

“Ini bukan gencatan senjata politik. Ini adalah gencatan senjata untuk memastikan keselamatan, (dan) keamanan pekerja bantuan kemanusiaan dalam upaya mereka mendistribusikan bantuan dengan aman,” kata Erywan, Minggu.

“Mereka (militer Myanmar) tidak memiliki perbedaan pendapat dengan apa yang saya katakan, sehubungan dengan gencatan senjata,” kata dia.

Erywan juga telah menyampaikan usulannya secara tidak langsung kepada partai-partai yang menentang kekuasaan militer.

Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan Reuters untuk dimintai komentar.

Dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada Sabtu (6/9), Erywan mengatakan dia masih bernegosiasi dengan pihak militer Myanmar mengenai persyaratan kunjungan yang dia harapkan terlaksana sebelum akhir Oktober.

Dia juga telah mencari akses untuk bertemu pemimpin Myanmar yang dilengserkan, Aung San Suu Kyi.

Negara-negara anggota ASEAN dan para mitra dialognya telah menjanjikan bantuan sebesar 8 juta dolar AS untuk Myanmar, kata Erywan.

Militer merebut kekuasaan setelah menuduh adanya penyimpangan dalam pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi.

Pemantau internasional dan komisi pemilihan umum Myanmar pada saat itu mengatakan tuduhan militer itu salah. [Ant]

Lihat juga...