Guru Honorer Berperan Majukan Pendidikan, Seleksi PPPK Harus Bijaksana

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Keberadaan guru honorer sangat berperan besar memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus bersikap bijaksana dan berkeadilan dalam merekrut mereka menjadi pegawai negeri melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Komisi DPR X RI, Syaiful Huda, menyarankan pelaksanaan tes seleksi PPPK bagi guru honorer sebaiknya dilakukan dengan skema seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Saya malah menyarankan pemerintah agar skema seleksi PPPK itu seperti PPDB. Jadi lebih adil, ada jalurnya seperti jalur zonasi, afirmasi dan jalur prestasi guru honorer,” ujar Huda, kepada Cendana News saat dihubungi, Kamis (30/9/2021).

Dengan jalur zonasi ini menurutnya, sangat berkeadilan dan bijaksana untuk merekrut guru honorer dari seluruh Indonesia menjadi ASN melalui seleksi PPPK. Mengingat kata dia, penerapan passing grade yang sama di seluruh Indonesia dengan ilmu pengetahuan yang berbeda dari setiap wilayah.

Apalagi menurutnya, banyak guru honorer yang tinggal di daerah pelosok, pasti passing grade atau nilai ambang batas yang ditetapkan pemerintah tidak akan tercapai.

Contohnya untuk guru berstatus tenaga honorer kategori II (THK II), nilai ambang batas untuk kompetensi teknik pelajaran bahasa Indonesia yaitu 265.

“Pasti tidak ada yang capai passing grade, meskipun kuotanya tinggi untuk guru honorer jadi ASN melalui seleksi PPPK,” ujarnya.

Huda mencontohkan di satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), kuota 1100 untuk guru honorer  menjadi ASN. Namun kata dia, setelah mereka mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK yang disarankan pemerintah, yang lulus hanya 18 orang.

“Bayangkan tidak akan ada progres signifikan dari kuota 1100 yang sekarang lulus seleksi PPPK cuma 18 orang. Diharapkan proses seleksinya berkeadilan,” ujarnya.

Huda menyarankan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu melakukan perbaikan kebijakan PPPK ini.

“Revisi PPPK harus dijadikan semangat bahwa kita darurat guru. Maka, passing grade jangan disamaratakan di setiap wilayah. Begitu juga afirmasinya harus ditambah,” ungkapnya.

Ketetapan afirmasi seleksi PPPK, yaitu afirmasi 100 persen untuk peserta bersertifikat pendidik, 15 persen untuk guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja minimal tiga tahun. Afirmasi untuk guru honorer K2 adalah 10, dan penyandang disabilitas 10 persen.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim mengatakan, tidak semua bisa dipukul rata soal pemberian afirmasi dalam seleksi PPPK ini.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim, pada diskusi virtual tentang peta pendidikan di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (12/3/2021). Foto: Sri Sugiarti.

Dia pun mendorong pemerintah memberikan afirmasi 15 persen kepada guru honorer dengan masa pengabdian 3-5 tahun. Sedangkan masa bakti 6-10 tahun, afirmasinya 20 persen, dan 11-15 tahun senilai 25 persen.

Sementara masa bakti 16-30, afirmasi yang harus diberikan 30 persen. Selanjutnya besaran nilai afirmasi terus berjenjang sesuai lama mengajar guru honorer.

Menurutnya, rata-rata guru honorer yang bekerja dengan mengajar di sekolah-sekolah negeri atau swasta sudah belasan sampai puluhan tahun. Sehingga sangatlah tidak etis kalau harus kalah dalam mengikuti tes PPPK yang memiliki standar kelulusan seperti layaknya lulusan perguruan tinggi.

Dia berharap pemerintah lebih bijak dalam mengangkat guru honorer yang telah mengabdi mencerdaskan anak bangsa.

“Jangan karena tidak lolos tes PPPK, semua harapan guru honorer menjadi pegawai ikut luntur. Mereka sudah mengabdi memajukan dunia pendidikan di negara ini,” tukas Salim, saat dihubungi Kamis (30/9/2021).

Bahkan seharusnya, kata dia, aspirasi guru honorer dapat diakomodasi pemerintah agar kesejahteraan mereka lebih meningkat setiap tahunnya.

Lihat juga...