INDEF Nilai PPN Sembako Bisa Kerek Angka Kemiskinan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), menilai rencana pemerintah untuk menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako memiliki dampak memicu inflasi. Apalagi, diterapkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

Wacana ini muncul melalui kebijakan yang tengah digarap pemerintah, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

“Narasi PPN sembako di tengah pandemi corona kurang tepat. Kebijakan ini harus ditolak karena akan membuat masyarakat khawatir akan memicu kenaikan inflasi yang diekspektasi,” ujar Peneliti INDEF, Rusli Abdullah, pada diskusi webinar INDEF bertajuk ‘Penerimaan Cekak, Sembako Kena Pajak’, di Jakarta yang diikuti Cendana News, Selasa (14/9/2021).

Menurutnya, ada beberapa tantangan PPN sembako, di antaranya adalah masih besarnya informality dalam perekonomian Indonesia. Karena salah satu tantangan pajak di Indonesia entitas bisnisnya masih informal.

“Nah, imformality entitas bisnis itu berkaitan erat dengan para pekerja,” tukasnya.

Selain itu, tambah dia, Sumber Daya Manusia (SDM) pajak terbatas. Fiskus atau pejabat pajak di Indonesia hanya 45.000 orang, dan sementara jumlah penduduk Indonesia tercatat 270 juta orang.

Berbeda dengan negara Jepang yang berpenduduk 126 juta orang, fiskunya dua kali lipat dari Indonesia. Sehingga, ketika ada penarikan PPN sembako, maka ini akan menjadi tantangan.

“Kondisi ekonomi saat ini belum optimal, lalu ada PPN sembako. Ini pasti akan menambah beban fiskus,” tukas Rusli.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza A Purnama, menambahkan, pajak sembako akan diiringi sejumlah risiko saat diimplementasikan. Karena perubahan pada UU perpajakan ini membuat barang dan jasa yang masuk kategori kena pajak bertambah pula.

“Terutama adanya penambahan klausul yang menyebut barang kebutuhan pokok tertentu,” ujar Riza, pada acara yang sama.

Pemerintah sebelumnya menekankan sembako yang disasar ini utamanya adalah yang dikonsumsi masyarakat kalangan menengah ke atas.

“Sayangnya, kelompok masyarakat menengah ke bawah pun berisiko turut terdampak. Sehingga angka kemiskinan dinilai bisa meningkat,” ujar Riza, pada acara yang sama.

Tentu, kondisi ini menurutnya berpotensi memberikan dampak pada kenaikan barang-barang. Dan, batas garis kemiskinan dapat terkerek naik jika tidak dilakukan dengan hati-hati dalam penerapan PPN sembako.

Apalagi, kata dia, penentuan batas mana barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan ke atas tersebut masih kabur. Maka itu, tidak menutup kemungkinan sembako yang tidak masuk kategori juga turut terkerek harganya.

Sedangkan langkah antisipasi, yakni seperti pemberian subsidi sangat rawan terjadi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran. “Ya, soalnya kan selama ini akurasi data dalam berbagai penyaluran subsidi juga kerap bermasalah,” tukasnya.

Dia mengimbau peningkatan PPN pada barang kebutuhan pokok perlu dipertimbangkan.  Karena kebijakan ini, menurutnya mempengaruhi inflasi, volatile food, batas garis kemiskinan, dan kemungkinan mekanismenya terutama yang harus diperhatikan.

“Nah, kita tidak ingin nanti kenaikan PPN bukan justru memberikan benefit seperti diharapkan. Tapi, justru memberikan dampak buruk pada ekonomi, berdampak picu inflasi,” pungkasnya.

Lihat juga...