Industri Gula Nasional Butuh Peta Jalan untuk Targetkan Swasembada

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Dibentuknya holding BUMN Pabrik Gula dinyatakan tak akan menyelesaikan permasalahan gula nasional, tanpa adanya upaya pemerintah mempersiapkan sebuah peta jalan, yang mengatur masalah pergulaan nasional, mulai dari hulu hingga hilir.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak. saat dihubungi, Selasa (21/9/2021) – Foto Ranny Supusepa

Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak. menyatakan, ada permasalahan gula nasional yang perlu dibenahi sebelum berbicara lebih banyak tentang holding BUMN Pabrik Gula.

“Masalahnya kemampuan daya saing gula domestik dan keberlanjutan produksi bahan baku dalam negeri. Inilah yang harus diselesaikan pemerintah melalui suatu aturan atau kebijakan yang tegas dan memastikan tidak akan ada masalah lagi kedepannya,” kata Amin, saat dihubungi, Selasa (21/9/2021).

Ia menjelaskan, masalah pertama yang harus dibenahi adalah ketidaktegasan aturan yang ada terkait industri gula. Termasuk juga aturan yang diskriminatif terkait rekomendasi impor.

“Misalnya, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 74 disebutkan bahwa setiap unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor, wajib membangun kebun paling lambat tiga tahun setelah pusat pengolahannya beroperasi. Tapi dianulir oleh Cipta Kerja, dimana dalam aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 30 ayat 2 disebutkan unit pengolahan gula tebu berbahan baku impor dalam ketentuan ini tidak termasuk unit pengolahan gula rafinasi,” ucapnya.

Karena adanya kebijakan ini, lanjutnya, para importir raw sugar (gula mentah) akhirnya terbebas dari kewajiban membangun perkebunan walaupun sudah beroperasi hingga puluhan tahun.

“Masalah berikutnya, adalah defisit neraca gula yang harus mulai dibenahi. Caranya, harus melakukan penanaman tebu. Paling tidak, ada perluasan area penanaman antara 400 hingga 700 ribu hektar yang dibutuhkan untuk menambal defisit itu,” ucapnya lagi.

Masalah selanjutnya, kata Amin, adalah terkait produktifitas tebu nasional yang tiap tahun kecenderungannya terus menurun. Sebagai dampak dari tak berubahnya harga eceran tertinggi gula, sementara biaya produksi terus meningkat.

“Tahun 2020 itu hanya 2,1 juta ton. Kebijakan harga acuan tidak jalan. Tidak ada lembaga juga yang memberikan sanksi,” tuturnya.

Menurut data, rata-rata produksi gula nasional saat ini hanya berkisar 2,2 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan gula konsumsi rumah tangga per tahun mencapai sekitar 2,8 juta ton dan untuk industri 3,62 juta ton. Artinya kebutuhan impor bisa mencapai 4,22 juta ton setiap tahunnya.

“Impor pada tahap tertentu masih dibutuhkan, terutama untuk menjaga stabilitas harga. Namun pemerintah harus berani menjaga keseimbangan pasar kepentingan dalam negeri terutama keberlanjutan produksi dalam negeri dan kesejahteraan petani,” tuturnya lebih lanjut.

Ia menegaskan, dengan disusunnya peta jalan gula nasional maka diharapkan bisa membangun swasembada gula nasional.

“Peta jalan ini akan menjadi panduan bagi semua pihak yang terkait dalam gula nasional. Baik rencana kerja, mekanisme pencapaian target, evaluasi hingga hasil yang didapatkan. Termasuk, akan mengikat semua pihak yang terlibat dengan integritas kebijakan dan konsistensi super ketat,” pungkasnya.

Lihat juga...