Kali Cikarang Menyempit karena Ditimbun, Pemkab Bekasi Diminta Turun Tangan

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Kali Cikarang tepatnya di Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami penyempitan. Hal tersebut akibat penimbunan oleh salah satu perusahaan di wilayah itu sekira 5 meteran dari badan kali alam tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai lembaga pegiat lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bekasi, tapi tidak membuat kondisi membaik, penimbunan tetap terlaksana bahkan sekarang masih dilakukan tanpa ada perhatian khusus dari pemerintah terkait aktivitas itu.

“Semua terkesan tutup mata, baik BBWS, BPBD, PUPR atau Dinas LH Kabupaten Bekasi sendiri. Kali Cikarang ini, kali alam warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya,” ungkap Eko Djatmiko, Ketua Save Kali Cikarang, kepada Cendana News, usai susur sungai melihat penimbunan oleh salah satu perusahaan di wilayah setempat, Rabu (8/9/2021).

Dikatakan, penimbunan itu dilakukan oleh  perusahaan FSW dengan sadar atau sengaja. Kenapa demikian, karena di lokasi ada alat berat seperti becko. Harusnya hal itu tidak terjadi pembiaran karena jelas membuat penyempitan aliran kali. Pemerintah harus melakukan investigasi, karena aktivitas itu  telah melakukan berbagai upaya seperti melaporkan  kepada semua instansi terkait.

Eko Djatmiko, Ketua Save Kali Cikarang pegiat Hutan Bambu di Warung Bongkok, Cikarang dikonfirmasi usai giat susur Kali Cikarang melihat langsung kondisi penimbunan di Desa Kali Jaya, Rabu (8/9/2021). -Foto: M. Amin

Ia mengaku laporan dilakukan karena kecemasan dari pegiat lingkungan yang khawatir dengan penimbunan yang dilakukan membuat daerah hilir yang menggantungkan pasokan air dari aliran kali Cikarang jadi terganggu. Untuk diketahui bahwa Kali Cikarang ini melintasi 13 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

“Kebutuhan di bagian hilir aliran Kali Cikarang ini setidaknya dibutuhkan untuk mengaliri kurang lebih 7.000 hektare sawah terutama di utara Bekasi. Saat ini, dilakukan normalisasi, tapi dihulu terjadi penimbunan. Harusnya pemerintah sadar tidak blunder begini, segera bertindak,” tegas Eko.

Diakuinya berbagai cara telah dilakukan untuk mencegah aktivitas  penimbunan Kali Cikarang oleh perusahaan FSW tersebut, baik melalui audiensi dan lainnya. Hal itu telah dilakukan beberapa bulan lalu dengan pihak perusahaan terkait pelestarian lingkungan. Tapi penimbunan tetap terjadi.

“Bahkan berbagai pihak sebenarnya   sudah sidak ke lokasi seperti DPRD Kabupaten Bekasi, ataupun dinas tertentu, tapi tidak mengubah kondisi, unik kan?,” papar Eko, mensinyalir sengaja dibiarkan, kenyataan seperti sekarang, penimbunan tetap dilakukan dan Kali Cikarang sebagai kali alam terjadi penyempitan.

Harusnya lanjut Eko, dengan kehadiran berbagai pihak yang kompeten di Kabupaten Bekasi, mampu memperbaiki keadaan. Seperti menjadi  pertimbangan perusahaan untuk tidak melakukan penimbunan di kali alam. Tapi ini malah sebaliknya, penimbunan terus berlanjut.

“Harapan kami sebagai pegiat lingkungan kali alam bisa kembalikan sebagai fungsinya yang indah banyak pohon bambu. Kami tidak komplain dengan adanya pabrik, tapi harusnya bisa menjaga ekosistem lingkungan tidak merusak, Kali Cikarang ini adalah warisan leluhur yang harus dijaga ekosistem, karena masih ada predator air tawar,” tambah Mang Oye dari KPA Ranting yang ikut susur Kali Cikarang.

Ia pun mempertanyakan peran berbagai instansi sekarang kali alam di rusak oleh perusahaan dengan menimbun hingga 5 meteran hingga terjadi penyempitan.

Sementara Anggota Komisi III  DPR RI dari daerah pemilih Kabupaten Bekasi, Obon Tabroni meminta pemerintah daerah turun ke lokasi. Ia pun mendorong Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Bekasi untuk melakukan sidak ke lokasi untuk melihat langsung kondisi penimbunan di Desa Kalijaya, Cikarang Barat tersebut.

“Saya minta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera ke lokasi melihat langsung garis sepadan kali. Karena jika dibiarkan khawatir menimbulkan banjir, karena penimbunan yang dilakukan perusahaan tersebut mengakibatkan penyempitan Kali Cikarang,” tegas Obon Tabroni yang sebelumnya duduk di Komisi X DPR RI ini.

Lihat juga...