Keluar dan Masuk Malaysia Diwajibkan Isi Mytravel

Sejumlah pekerja tanpa izin sedang mengurus dokumen pemulangan check out memo di Konter Rekalibrasi Pekerja di Kuala Lumpur Internasional Airport, Kamis (8/7/2021) - foto Ant

KUALA LUMPUR –  Pemerintah Malaysia, hingga saat ini masih mewajibkan warga negara dan warga asing, yang ingin masuk atau keluar negara tersebut untuk mengisi formulir MyTravel.

“Hal itu untuk mendapatkan persetujuan dari Departemen Imigrasi Malaysia,” ujar Dirjen Imigrasi Departemen Imigrasi Malaysia (JIM), Indera Khairul Dzaimee, Senin (13/9/2021).

Khairu mengemukakan, hal itu menanggapi artikel salah satu media yang berjudul Travel pass menyebabkan delay atau kegagalan berangkat. Disebutka dalam pemberitaan tersebut, MyTravelPass (MTP) yang diyakini telah menyebabkan keterlambatan dalam urusan perjalanan keluar dan masuk negara. “Penulis juga mendakwa, bahwa keperluan MTP tidak diinformasikan kepada umum,” katanya.

JIM menjelaskan, di 7 Oktober 2020 Dirjen Imigrasi sudah menginformasikan kepada umum, mengenai permohonan izin masuk dan keluar negara, bagi warganegara Malaysia dan warganegara asing, melalui sistem MyTravelPass. “Pengumuman ini telah mendapat liputan yang meluas media setempat dan media internasional. Sejak saat itu hingga hari ini kami senantiasa membuat informasi kepada umum melalui media massa dan media sosial,” katanya.

Mulai dari 7 Oktober 2020 hingga 10 September, sebanyak 356.510 permohonan telah diterima. Dari jumlah ini sebanyak 6.697 permohonan dibatalkan, 208.509 lulus dan 127.465 permohonan ditolak. “Jumlah yang diproses pula ialah 13,000 permohonan yang diuruskan oleh tiga gugus tugas. Jumlah ini tidak pernah berkurang malahan meningkat setiap hari,” katanya.

Mereka menegaskan, penegakan MTP adalah selaras dengan pembatasan perjalanan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Penegakan MTP adalah mengawal pergerakan, sebagai langkah pencegahan penularan virus COVID-19.

Dan ini terbukti sejak Agustus 2021 kasus impor positif COVID-19 yang ditemukan, kurang dari 0.4 persen saja, dari jumlah kasus COVID-19 secara keseluruhan di Malaysia. “Waktu masa proses permohonan terpaksa dinaikkan dari tujuh hari kepada 14 hari karena keperluan tambahan masa proses diperlukan disebabkan jumlah permohonan bertambah,” katanya.

Kebijakan tersebut merupakan rentetan dari dampak pembukaan lebih banyak sektor ekonomi, yang mengakibatkan jumlah business travellers meningkat. “Orang banyak dinasihati supaya senantiasa peka dan peduli, dengan semua pengumuman dan peraturan-peraturan terkini pemerintah serta membuat pemeriksaan tentang prosedur berkaitan sebelum memutuskan perjalanan ke luar negara,” katanya.

Selain itu, semua syarat permohonan perlu dipahami dan keperluan permohonan seperti lampiran dokumen perlu dipenuhi, sebelum menghantarkan permohonan. “Penilaian teliti perlu dibuat bagi mengelakkan penularan kasus impor positif COVID-19 merebak masuk ke negara ini,” tandasnya. (Ant)

Lihat juga...