Ketua PGRI Jateng: Jangan Terburu-buru Hentikan PTM

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Munculnya sejumlah kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Jawa Tengah, yang diduga merupakan klaster sekolah, seiring pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), tidak disikapi secara terburu-buru.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah (Jateng), Dr Muhdi SH MHum saat dihubungi di Semarang, Kamis (23/9/2021).

“Kami minta persoalan ini disikapi dengan hati-hati, dicek betul, apakah kasus tersebut memang terjadi di sekolah, atau dari lingkungan, rumah. Seperti di Kota Semarang, muncul kasus Covid-19, namun setelah ditelusuri tenyata tidak berasal atau terjadi di sekolah,” paparnya.

Dirinya melihat dari kasus tersebut, dengan adanya penelusuran yang baik oleh Disdik Kota Kota Semarang dan Dinas Kesehatan, justru dengan adanya PTM, bisa dicegah.

“Artinya, dengan protokol kesehatan yang disiplin dalam PTM, orang yang terpapar Covid-19 tersebut dapat terdeteksi,  sehingga klaster Covid-19 di sekolah, bisa dicegah. Ini kuncinya,” tandanya.

Sementara kasus lainnya, seperti di Kabupaten Purbalingga atau Kota Salatiga, juga harus dicek serta ditelusuri, apakah memang terjadi klaster penyebaran Covid-19 di sekolah.

“Jika ternyata memang terjadi  dari sekolah, maka langkah yang bisa dilakukan dengan cara menutup sementara satuan pendidikan tersebut. Ingat, di satuan pendidikan tersebut, bukan menghentikan PTM secara keseluruhan,” terangnya.

Ditegaskan, kekhawatiran terjadinya klaster Covid-19 merupakan hal yang wajar, namun hal tersebut bukan berarti penularan Covid-19 hanya bisa terjadi di sekolah. Penularan bisa terjadi di mana saja, dapat dari keluarga, lingkungan, mal, pasar dan lainnya.

“Hal terpenting sekarang, bagaimana agar protokol kesehatan tersebut dapat diterapkan dengan disiplin, ada pengawasan dari pihak sekolah dan satgas sehingga, klaster Covid-19 bisa dicegah,” tegasnya.

Muhdi pun tetap meminta pelaksanaan uji coba atau pun PTM terbatas dapat terus dilakukan, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan bisa diterima secara optimal oleh siswa.

Terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga menandaskan hal senada. Pihaknya meminta seluruh satuan pendidikan yang melakukan uji coba atau sudah melaksanakan PTM terbatas, untuk waspada dan disiplin dapat penerapan protokol kesehatan.

“Ini menjadi peringatan bagi seluruh daerah di Jateng, untuk lebih berhati-hati. Apalagi kasus di Purbalingga tersebut terjadi di sekolah yang belum mengajukan izin untuk menggelar PTM. Izin itu penting, karena akan kita cek kesiapan satuan pendidikan tersebut dalam melaksanakan PTM, kita cek sarana prasarananya, SOP-nya, hingga satgas yang mengawasinya. Jika sudah, baru kita berikan izin untuk uji coba. Kalau penilaiannya bagus, baru diberikan izin untuk PTM terbatas. Jadi ada tahapannya,” tegasnya.

Tindakan tegas pun perlu diterapkan, bagi satuan pendidikan yang curi-curi melaksanakan PTM tanpa izin.

“Kalau tidak izin, tidak lapor, segera hentikan dan bubarkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Sekolah manapun, baik negeri atau swasta, yang menggelar PTM tolong laporkan agar kami bisa melakukan pengecekan sejak awal,” tegasnya.

Tidak hanya itu, sebagai upaya pencegahan, dirinya juga meminta agar ada tes swab acak bagi siswa dan guru di sekolah yang menggelar PTM. Tujuannya, untuk mencegah atau mendeteksi secara dini, jika terjadi penularan Covid-19.

“Evaluasi pelaksanaan PTM, sudah pasti kita lakukan. Kita akan lihat perkembangan di lapangan seperti apa, apakah akan tetap diteruskan atau dihentikan, tentu melihat dari hasil evaluasi,” pungkasnya.

Lihat juga...