KLHK Terus Upayakan Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Upaya untuk menciptakan hutan lestari dan mendukung target pemerintah dalam menjaga tingkat emisi gas rumah kaca, salah satunya dilakukan dengan percepatan pengukuhan kawasan hutan. Hal ini dianggap sangat penting karena berkaitan dengan aktivitas usaha dan aktivitas non-usaha di dalam hutan.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman, menyampaikan, lahirnya UU Cipta Kerja mendorong penyederhanaan perizinan dan pemberian kemudahan untuk melakukan pemberdayaan, peningkatan ekosistem investasi, percepatan program strategi nasional dan penguatan kepentingan publik atas faktor risiko.

“Salah satu yang menjadi bagian dari UU Cipta Kerja tersebut adalah percepatan penetapan pengukuhan kawasan hutan, agar dapat mengakselerasi pencapaian target-target yang terkait perubahan iklim yang dicanangkan oleh Indonesia. Kegiatan prakondisi kawasan hutan, juga akan menjadi pondasi pengelolaan hutan menuju hutan yang lestari,” kata Ruandha dalam Pojok Iklim KLHK, Rabu (29/9/2021).

Penetapan kawasan hutan, lanjutnya, akan menjadi kondisi utama yang memungkinkan terjadinya aktivitas usaha atau non-usaha di dalam hutan.

“Tujuan utama penetapan kawasan hutan adalah untuk memberikan status hukum dan mendapat pengakuan masyarakat, terlepas dari klaim pihak ketiga atau tidak ada konflik di dalamnya,” ucapnya.

Percepatan pengukuhan kawasan hutan merupakan prioritas dan menjadi proyek strategis nasional.

“KLHK harus menyelesaikan penetapan kawasan hutan ini paling lama di tahun 2023. Pekerjaan ini adalah pekerjaan besar yang membutuhkan kerja sama dari berbagai elemen,” ucapnya lagi.

Ruandha menyebutkan hingga saat ini luasan kawasan hutan yang berhasil ditetapkan oleh KLHK adalah 89,19 juta hektare atau 64 persen dari 125,7 juta hektare.

“Untuk menyelesaikan semuanya sesuai target, diperlukan inovasi dan dukungan dari berbagai pihak,” tandasnya.

Stranas Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Isro yang turut hadir dalam Pojok Iklim, menyatakan pengukuhan kawasan hutan ini bukan hanya tugas KLHK tapi merupakan tugas semua sektor. Karena berkaitan dengan aktivitas usaha maupun aktivitas non-usaha.

Stranas Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Isro menyatakan pengawasan pada percepatan pengukuhan kawasan hutan merupakan bagian dari aksi fokus perizinan dan tata niaga, dalam Pojok Iklim KLHK, Rabu (29/9/2021) – Foto: Ranny Supusepa

“Yang menjadi monitoring Stranas PK adalah luasan sekitar 18 juta hektare yang tersebar di lima provinsi yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Riau,” kata Isro dalam kesempatan yang sama.

Monitoring pada kepastian percepatan pengukuhan kawasan hutan merupakan salah satu bagian aksi dari fokus perizinan dan tata niaga.

“Yaitu yang berkaitan dengan kepastian dan percepatan perizinan sumber daya alam melalui implementasi kebijakan satu peta,” urainya.

Percepatan ini penting, karena jika di hulu tak dibenahi maka kegiatan di hilir juga tak akan bisa dibenahi.

“Sampai dengan triwulan tiga, dari pelaporan masih belum ada penambahan. Yaitu 287 ribu hektare pada lima provinsi itu dan baru di Papua saja. Sehingga target stranas masih sangat rendah, hanya 1,6 persen dari total target stranas,” urainya lagi.

Isro mengimbau kepada KLHK agar dapat memberikan informasi kepada publik terkait progres pengukuhan kawasan hutan ini.

“Sehingga publik bisa mengetahui perkembangannya seperti apa dan mana saja yang sudah ada tata batas dan yang sedang dikerjakan. Hal ini juga menjadi bagian dari hak publik untuk dapat melakukan aduan dan bagian dari partisipasi publik,” ujarnya.

Ia juga meminta agar dilakukan integrasi kerja dari 4 kelompok tim, yaitu Panitia Tata Batas, Tim Inver PPTPKH, Tim Pelaksana PPTPKH dan Tim Pengembangan Ekonomi.

“Integrasi kerja yang dimaksud adalah yang sesuai dengan prioritas untuk pengukuhan kawasan hutan,” pungkasnya.

Lihat juga...