Mayjen TNI (Purn) Samsudin: Pak Harto Sangat Respek Terhadap Bung Karno

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Dalam upaya mengamankan politik negara dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh Pak Harto yang sebenarnya dilarang Bung Karno, tapi berkat sikap tegas Pak Harto bahwa Pancasila tidak ada kompromi dan atas pembelaan Pak Harto terhadap Bapak Proklamator, Bung Karno membenarkan tindakan Pak Harto membubarkan PKI untuk mengamankan negara. 

Mayor Jenderal (Purn) TNI, Samsudin mengungkapkan, setelah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) gagal menguasai Indonesia dalam kudetanya, Pak Harto telah memberikantahukan bahwa keadaan negara sudah dikuasai dan dapat diatasi dengan baik.

Tetapi rupanya, setelah itu banyak muncul masalah-masalah, walaupun PKI sudah terhenti tanggal 2 Oktober 1965 pagi itu. Keadaan tidak membaik, bertambah buruk situasinya semakin genting. Bahkan ada kehendak masyarakat supaya PKI dibubarkan, dan menteri-menteri yang pro PKI dipecat.

“Ada tuntutan supaya Bung Karno diadili. Jadi tuntutannya saat itu sudah deras sekali,” ujar Mayjen (Purn) TNI, Samsudin, pada diskusi bedah buku “Pertarungan Politik di Seputar Peristiwa G30S/PKI’ secara virtual di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Mayjen TNI (Purn) Samsudin, pada acara virtual bedah buku dan diskusi di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (29/9/2021). -Foto: Sri Sugiarti

Kekuatan pendukung Bung Karno juga semakin sudah disusun. Ada namanya Barisan Pendukung Soekarno. Bahkan di tubuh TNI sendiri, dukungan masih kuat kepada Bung Karno. Itu orang-orang PKI, sendiri.

“Mohon maaf, pada saat itu salah satu unsur dari Angkatan Laut sudah mengadakan rapat di Surabaya untuk mendukung Bung Karno. Putih kata Bung Karno, putih kata TNI, kira-kira seperti itu,” ujarnya.

Sehingga Pak Harto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Konstrad tidak ada pilihan lain. Dengan Surat Perintah (SP) 11 Maret 1966 yang diberikan Bung Karno kepada Pak Harto, yang intinya mengatasi gabungan keamanan yang ada.

“Pak Harto mengatakan kepada Bung Karno, ‘Pak, saya akan membubarkan PKI’. Tapi Bung Karno bilang, ‘Tidak bisa Har. Ke mana muka saya ini akan ditaruh, Nasakom saya ini pencetusnya’,” ucap Samsudin, menyampaikan sejarah kejadian saat itu pembicaraan antara Bung Karno dan Pak Harto.

Nasakom didukung oleh PKI, dan sangatlah jelas bahwa Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. “Tapi, Pak Harto juga berpendapat dan kuat sekali kalau PKI tidak dibubarkan kita akan bersimbah darah,” ucap Samsudin mengungkap lagi perbincangan kedua tokoh bangsa itu.

Melalui SP 11 Maret 1966 itu, dikeluarkan satu surat nomor I tertanggal 12 Maret 1966. “Jadi satu hari setelah menerima SP 11 Maret itu, Pak Harto mengeluarkan satu surat yang isinya  membubarkan PKI. .Coba  bayangkan Bung Karno sudah melarang. Terpaksa ini ‘diterabas’ oleh Pak Harto demi supaya tidak terjadi benturan antar bangsa,” ungkap Samsudin.

Pak Harto kata dia, tidak bergeming, tetapi demi Pancasila terpaksa melanggar perintah Bung Karno, yang sebenarnya tabu untuk dilakukan. “Bung Karno melarang bubarkan PKI, tapi Pak Harto tetap membubarkan. Ini artinya, Pak Harto menolak perintah mohon maaf terhadap Bung Karno,” ujarnya.

Karena dalam tubuh TNI itu ibarat gen dan kromoson. Yakni sebutnya, membawa sifat dari TNI karena Pancasila tidak ada kompromi. “Ini tidak ada hubungan dengan Dwi Fungsi,  gen dan kromoson dalam TNI itu  terhadap Pancasila tidak ada kompromi,” tegasnya.

Setelah PKI dibubarkan, sudah selesai masalah dan kemudian Pak Harto memimpin bangsa Indonesia menggantikan Presiden Soekarno.

Kembali Samsudin mengatakan, kalau melihat persiapan yang dilakukan PKI, tidak mungkin PKI itu akan gagal . Teori perang  lima sasaran sendi kehidupan bernegara mereka pahami dengan matang.

Mereka juga mengadakan propaganda dan penculikan, hingga terbentuklah suasana mencekam. “Persiapan gerakan mereka sangat sistematis, sehingga tidak mungkin gagal,” ujarnya.

Lalu di mana gagalnya? Yakni yang mengagalkan gerakan PKI adalah Bung Karno. Di mana Bung Karno perintahkan hentikan gerakan setelah mengetahui Jenderal Ahmad Yani gugur.

“Jadi, artinya waktu kejadian penculikan jenderal oleh gerakan itu, Bung Karno tahu bahwa ada penculikan dan salah satu tokoh PKI yaitu Untung mengatakan pada Bung Karno ‘Yani gugur’. Langsung diperintah Bung Karno untuk berhenti,” ungkapnya.

Bung Karno ada di lingkungan orang-orang yang sedang berevolusi. “Ini ada dalam  suratnya Bung Karno kepada Ibu Dewi Soekarno,  mengatakan saya berada di tengah anak-anak sedang membakar revolusi. Itu ada dokumennya. Jadi sangat sulit juga mengatakan bahwa Bung Karno itu tidak tahu soal PKI. Sulit untuk mengatakan tidak. Bahwa beliau bukan dalangnya, iya. Jadi sejarah ini harus kita ungkap benar-benar,” ujar Samsudin.

Dalam sejarahnya yang terjadi belakangan setelah PKI dibubarkan, jelas dia lagi, kedua tokoh yaitu Bung Karno dan Pak Harto saling respek. Terbukti saat sidang MPRS bulan Maret 1967, yang membahas keamanan negara.

Bung Karno saat itu sudah sangat kehilangan kepercayaan. Sidang Istimewa MPRS menolak pertanggungjawaban Bung Karno dalam Nawaksara. “Bung Karno kan  memberikan pertanggungjawaban tentang peristiwa G30S/PKI itu depan Sidang Umum MPRS, tapi tidak diterima,” jelasnya.

Kedua, Sidang Umum MPRS meminta Bung Karno supaya diadili dan meminta Pak Harto melakukan proses hukum dilanjutkan

“Bayangkan apa yang terjadi kalau bangsa ini mengadili Proklamatornya. Bangsa  ini akan malu sekali. Itu jawaban Pak Harto yang sangat bijak atas permintaan Sidang MPRS itu,” ungkapnya.

Pak Harto yang berjiwa kesatria, menurutnya telah dua kali menolak perintah Bung Karno agar  jangan membubarkan PKI. Tapi tetap membubarkannya demi Pancasila. Sedangkan penolakan kedua adalah permintaan untuk mengadili Bung Karno atas gerakan PKI.

“Pak Harto tidak mau. Ini  kelihatan respeknya Pak Harto  kepada Bung Karno. Di samping beliau orang Jawa yang berprinsip mikul dhuwur mendhem jero,” ujarnya.

Sebaliknya Bung Karno juga sangat respek terhadap Pak Harto. Padahal kalau Bung Karno ingin mempertahankan kedudukannya sangat mudah dilakukan.

“Tapi dia tahu akan terjadi benturan. Bung Karno mengatakan, kalau akan tenggelam biarlah saya tenggelam jangan bangsa ini tenggelam. Jadi kedua tokoh ini saling respek,” imbuh Samsudin, yang merupakan penulis buku ” Pertarungan Politik di Seputar Peristiwa G30S/PKI’.

Ini menjadi bukti karena selama ini orang banyak mengatakan bahwa SP 11 Maret 1966 itu hanya ciptaan Pak Harto. Itu tidak benar, karena Bung Karno mengatakan kalau surat itu ada dikeluarkan oleh dirinya.

Terbukti dalam pidato di Istana Negara tanggal 28 Juli 1966, Bung Karno mengatakan perintah itu benar dan dikukuhkan oleh MPRS. Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1966 juga, Bung Karno mengatakan bahwa tindakan Soeharto untuk mengamankan politik dengan membubarkan PKI dibenarkan oleh Bung Karno.

Lihat juga...