MPK Sikka Desak Bupati Copot Kadinas PKO Sikka

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, meminta kepada Bupati Sikka untuk mengganti Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka, karena adanya berbagai kebijakan yang dinilai merugikan dunia pendidikan.

“Kami melihat beliau sesungguhnya tidak paham pendidikan, mungkin karena latarbelakangnya bukan dari dunia pendidikan,” kata Ketua Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Kabupaten Sikka, Romo Fidelis Dua,Pr., saat ditemui di Kantor Bupati Sikka, Jumat (3/9/2021).

Romo Fidel menegaskan, siapapun boleh saja menjadi Kepala Dinas PKO Sikka, tapi dia harus mengetahui pendidikan yang harus diselenggarakan di suatu Kabupaten di bawah dinas pendidikan.

Kepala Sekolah SMASK St.John Paul II Maumere ini juga mengatakan, bahwa yang terjadi selama ini Kadis PKO tidak pernah menjawab esensi persoalan pendidikan yang harus dia kerjakan.

“Dia hanya melakukan mutasi guru, membuka sekolah baru, menegerikan sebuah sekolah, mengantar kepala sekolah.Hal-hal yang dikerjakan tersebut tidak menjawab apa yang menjadi persoalan pendidikan itu sendiri,” sesalnya.

Kadis PKO, pun sebut Romo Fidel tidak dapat bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan yayasan-yayasan selaku penyelenggara pendidikan.

Menurutnya, apa yang dilakukan Kadis PKO Sikka makin menunjukkan sikap arogansi. Ia mencontohkan, saat berkunjung ke sekolah Kadis PKO harus disambut dengan musik Gong Waning, kalau tidak dirinya tidak mau berkunjung.

“Kalau tidak disambut dengan musik Gong Waning, maka dirinya akan marah-marah. Mutasi kepala sekolah juga diantar oleh kepala dinas,” sesalnya.

Romo Fidel menegaskan, pihaknya juga akan melakukan penghentian Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah-sekolah swasta, dan ini sudah dibicarakan beberapa bulan lalu dengan pemilik sekolah.

Sambungnya, sebelum KBM dihentikan saja, beberapa sekolah tidak bisa menyelenggarakan KBM karena guru-gurunya dipindahkan ke sekolah lain.

Ia menegaskas, tugas Kadis PKO harus menyiapkan kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikan, dengan menyelenggarakan pelatihan dan lainnya, tapi itu tidak dilakukannya.

“Apa yang dilakukan kepala dinas makin memprovokasi masyarakat supaya ada peralihan sekolah swasta ke sekolah negeri. Sudah ada 2 sekolah yang berhasil dinegerikan,” paparnya.

Romo Fidel menambahkan, masyarakat dalam keadaan susah akan langsung menerimanya. Seharusnya, pinta dia, sekolah sejelek apapun pasti ada pemiliknya, sehingga berkomunikasilah dengan pemilik sekolah guna mencari solusi terbaik.

Sementara itu Wakil Bupati Sikka, Romanus Woga, saat berdialog dengan  para guru dari MPK di Kantor Bupati Sikka mengatakan akan melakukan kajian terlebih dahulu mengenai tuntutan yang disampaikan.

Romanus menjelaskan, dirinya diberi kewenangan mengurus bidang pendidikan, sehingga dirinya akan melakukan kajian dalam waktu seminggu mengenai permintaan tersebut.

“Soal kewenangan mengganti Kadis PKO merupakan kewenangan bupati,” ungkapnya.

Lihat juga...