MPK Sikka Minta Bupati Hentikan Kebijakan Rugikan Sekolah Swasta

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Majelis Pendidikan Katolik (MPK) meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) dan Bupati Sikka, Nusa Tenggara Timur,  untuk menghentikan berbagai kebijakan yang merugikan lembaga pendidikan swasta.

“Kami meminta, agar Dinas PKO Sikka mengembalikan semua guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditarik dari sekolah swasta sejak 2020 hingga 2021,” pinta Ketua Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Kabupaten Sikka, Romo Fidelis Dua, Pr., Jumat (3/9/2021).

Saat menyerahkan pernyataan kepada Sekertaris Dinas PKO dan Wakil Bupati Sikka, Romo Fidel meminta agar Dinas PKO dan Bupati Sikka menghentikan semua kebijakan membuka sekolah baru.

Dia menyebutkan, pembukaan sekolah baru, baik sekolah negeri maupun swasta tidak boleh dilakukan lagi, mengingat jumlah sekolah yang ada sudah memadai.

Pihaknya menyesalkan dengan adanya penarikan guru ASN dari sekolah swasta membuat banyak sekolah swasta saat ini tidak memiliki guru, dan membuat kegiatan belajar mengajar terhenti.

Ketua Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Kabupaten Sikka, NTT, Romo Fidelis Dua, Pr., saat ditemui di Kantor Bupati Sikka, Jumat (3/9/2021). -Foto: Ebed de Rosary

“Dampak dari pembukaan sekolah baru di mana-mana bukan untuk meningkatkan mutu, tapi justru merendahkan mutu. Sekolah-sekolah tersebut akan menyelenggarakan seluruh proses pendidikan ala kadarnya,” ungkapnya.

Romo Fidel menambahkan, sekolah-sekolah yang sudah bagus dan besar peserta didiknya berkurang, sehingga memberikan tantangan baru bagi sekolah tersebut.

MPK juga meminta agar Dinas PKO Sikka  mengembalikan kewenangan pihak yayasan selaku pemilik sekolah swasta terkait guru yang mengajar di sekolahnya.

Sementara itu Mantan Sekertaris PGRI Sikka, Paulus Depa, menyesalkan selama masa kepemimpinan dari bupati ke bupati baru di masa kepemimpinan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo sekolah swasta hendak dimatikan.

Ketua Yayasan Tana Nua ini mengatakan selama masa kepemimpinan bupati-bupati sebelumnya, pendidikan di sekolah swasta berlangsung lancar dan kondusif dan hubungan antara yayasan dengan Dinas PKO berjalan baik.

“Sikap pemerintah daerah yang menarik guru negeri dari sekolah swasta tidak populis, dan seolah-olah sekolah swasta dianaktirikan. Di zaman pemerintah Bupati Robi Idong ini mulai terjadi upaya mematikan sekolah swasta,” sesalnya.

Sementara itu Wakil Bupati Sikka, Romanus Woga, menegaskan dirinya diberikan pelimpahan wewenang oleh Bupati Sikka untuk mengurus bidang kesehatan dan pendidikan.

Romanus menegaskan, pemerintah telah menerima segala permintaan yang disampaikan oleh Majelis Pendidikan Katolik (MPK) dan akan mengkajinya dalam waktu seminggu.

“Masukan dari MPK akan kami lakukan pengkajian dan mengusulkan kepada Bupati Sikka. Penarikan guru negeri dari sekolah swasta karena ada aturan dari atas ,sehingga harus dilihat kembali,” ucapnya.

Romanus mengatakan, apakah aturan ini perlu dikoreksi kembali atau tidak, dan ini yang harus dilihat kembali dan akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Lihat juga...