Pandemi, UMKM Harus Terus Bergerak

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki menegaskan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, ketika ekonomi lemah pelaku UMKM penggerak kebangkitan perekonomian nasional.

Di tengah badai pandemi Covid-19, menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian dan memahami problem yang dihadapi  mereka.

UMKM harus bertahan dan bangkit serta tumbuh usahanya walaupun di tengah tantangan pandemi Covid-19.

“99 persen masyarakat Indonesia adalah pelaku UMKM, mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional. Di tengah kondisi corona ini terdampak, UMKM harus terus bergerak dan bangkit,” ujar Teten, dalam pertemuan dengan Asosiasi UMKM di Jakarta, berdasarkan rilis yang diterima Cendana News, Rabu (22/9/2021).

Di tengah pelonggaran usaha dengan mengikuti Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, pelaku UMKM juga sangat membutuhkan tambahan modal.

“Juga mengakses pembiayaan, legalisasi, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), digitalisasi, supply bahan baku, dan lainnya akan kami mudahkan,” imbuhnya.

Menurutnya, di tengah ekonomi lesu, pelaku UMKM justru menjadi penggerak utama kebangkitan perekonomian.

“Usaha besar menunda investasi. UMKM tidak bisa menunda ekspansi bisnis, mereka dinamisator, penggerak ekonomi ketika sulit,” tukasnya.

Maka, tuntutan pelaku UMKM supaya tetap dapat menggerakkan ekonomi, akses pembiayaan, akses pasar, dan pendampingan harus dipenuhi.

“Kalau tidak, ekonomi kita bisa melemah,” tukasnya.

Kemenkop dan UKM juga akan melakukan tindak lanjut sinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Sementara itu, Puji Hartoyo, Ketua Asosiasi Paguyuban Pengusaha Warteg dan Pedagang Kaki Lima Jakarta dan sekitarnya, menambahkan, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah dalam melakukan pendampingan untuk para pelaku UMKM. Khususnya, pelaku warteg dan PKL dengan memberikan pelatihan digitalisasi.

Dengan pelatihan dan pendampingan, dia berharap produk UMKM bisa masuk ke dalam LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa).

“Apalagi pemerintah menargetkan 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk UMKM,” pungkas Puji, pada acara yang sama.

Lihat juga...