Pembubaran BSNP Dinilai Langgar UU Sisdiknas

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) lewat Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dianggap sebagai pelanggaran atas UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2013. Selain itu, rencana untuk menggantikannya dengan lembaga yang serupa, merupakan hal mubazir.

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menjelaskan BSNP merupakan perwujudan dari UU Sisdiknas No. 20 tahun 2013, dimana disebutkan pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Selanjutnya pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan provinsi.

“Maka menghapuskan badan mandiri ini adalah mengabaikan amanah UU yang notabene secara hierarki perundangan lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Menteri. Sebaiknya, berkonsultasi dahulu dengan staf ahli sebelum mengeluarkan regulasi. Agar tidak melabrak tata aturan. Masak amanah UU mau dimentahkan dengan Permendikbud,” kata Ledia saat dihubungi Cendana News, Kamis (2/9/2021).

Ia juga menyatakan cakupan BSNP adalah nasional, meliputi lingkup pendidikan yang berada di bawah Kemendikbudristek, Kemenag maupun kementerian lembaga lainnya.

“Penyelenggara pendidikan di negeri ini tidak hanya dinaungi oleh Kemendikbudristek. Ada sekolah dan kampus di bawah Kementerian Agama, juga ada sekolah dan kampus di bawah Kementerian dan Lembaga lain, semisal sekolah dan kampus yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Maka semua urusan pengembangan, pemantauan, pengendalian Standar Nasional Pendidikan menjadi amanah BSNP ini. Tidak bisa diatur oleh badan yang hanya ada di level unit kerja Kemendikbudristek.” ucapnya.

Selain itu, amanah UU Sisdiknas, menyematkan kemandirian dan keprofesionalismean pada lembaga BSNP ini. Jika badan pengganti yang rencananya akan menggantikan ini menjadi unit kerja dalam Kemendikbudristek, maka amanah kemandirian ini akan menghilang.

“Artinya ini kan kebijakan mubazir dan sembrono karena membubarkan satu badan untuk membentuk satu badan baru yang serupa tapi tak sama. Bukan hanya menabrak tata aturan perundangan, ketentuan ini berpotensi menimbulkan masalah yang bisa menghambat pemberian dukungan pada peningkatan kualitas sistem pendidikan kita,” tandasnya.

Pemerhati pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema dalam salah satu acara pendidikan karakter, Selasa (19/1/2021). -Foto: Ranny Supusepa

Hal senada juga diungkapkan oleh Pemerhati Pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema yang menyatakan dalam UU Sisdiknas, diamanatkan tentang keberadaan badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang bersifat mandiri pada tingkat nasional dan provinsi.

“Jadi kalau ada peraturan yang mengadakan badan standarisasi itu berada di bawah Kemendikbudristek artinya bertentangan dengan UU Sisdiknas. Sehingga, harus direvisi dan ditata kembali sesuai amanat UU Sisdiknas,” kata Doni secara terpisah.

Ia juga menyatakan keputusan Kemendikbudristek merumuskan standar nasional berdasarkan UU Pemda tidak memiliki dasar.

“Dalam standar nasional pendidikan, kewenangan pusat adalah menetapkan bukan merumuskan. Kemendikbud ristek hanya membuat norma, standar, prosedur dan kriteria. Tapi tidak yang berkaitan langsung dengan standar nasional pendidikan. Seperti untuk PPDB atau Juknis BOS,” ujarnya.

Upaya menghadirkan Dewan Pakar pun, menurutnya, tak bisa menghilangkan tugas pokok dan fungsi badan standarisasi yang bersifat mandiri.

Lihat juga...