Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI baru saja menyepakati seluruh poin pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2022. Kedua pihak sepakat pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di angka 5,2 persen.

“Pertumbuhan ekonomi ini kita susun dan sepakati secara optimis namun realistis dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Rapat Pembahasan RUU APBN 2022, di Gedung DPR RI, Selasa (28/9/2021) yang diikuti Cendana News secara virtual.

Di samping pertumbuhan, asumsi makro ekonomi yang juga di sepakati pemerintah dan Banggar DPR antara lain laju inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah Rp14.350 per US$, tingkat suku bunga SUN 10 tahun 6,82 persen, harga minyak mentah Indonesia 63US$/barel, lifting minyak bumi 703 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

“Adapun target pembangunan yang juga disepakati yaitu tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen; tingkat kemiskinan 8,5-9 persen, gini rasio 0,376-0,378, indeks pembangunan manusia 73,41-73,46, nilai tukar petani 103-105, nilai tukar nelayan 104-106,” ungkap Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu mengungkapkan, bahwa pendapatan negara tahun 2022 diproyeksikan meningkat mengikuti prospek pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi perpajakan.

“Anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.846 triliun terdiri atas target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510 triliun atau lebih tinggi Rp3 triliun dari target perpajakan yang diusulkan dalam RAPBN 2022 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp335 miliar,” tandas Menkeu.

Kemudian, belanja negara tahun 2022, kata Menkeu, akan berfokus pada program prioritas, efisien, berbasis hasil, antisipatif, dan penguatan desentralisasi fiskal serta pengendalian kualitas transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

“Anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp2.714 triliun terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat Rp1.944 triliun dan anggaran TKDD Rp769 triliun,” ucapnya.

Di forum yang sama, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyatakan, hasil kesepakatan RUU APBN 2022 antara Banggar DPR RI dan Kemenkeu selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai UU.

“Kita sudah setujui bersama dan kita pun sudah dengarkan pandangan dari semua fraksi di Banggar terkait RUU APBN 2022 ini. Semoga apa yang menjadi masukan seluruh fraksi bisa diperhatikan dengan baik oleh pemerintah,” katanya.

Said juga sependapat, bahwa APBN 2022 akan tetap bekerja untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan renta, serta mendukung daya tahan dunia usaha dan UMKM.

“Tahun depan merupakan tahun terakhir pelonggaran defisit APBN, sebelum kembali lagi ke batas maksimal defisit 3 persen dari PDB. Kita pun berharap transisinya nanti berjalan mulus, dengan tetap menjaga ketahanan fiskal,” pungkas Said.

Lihat juga...