Pemkab Lingga Hapus Persyaratan Tes Antigen untuk Perjalanan Laut

Calon penumpang antre tes COVID-19 di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Kepulauan Riau - foto Ant

LINGGA – Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), menghapus penerapan tes antigen COVID-19, sebagai salah satu syarat pelaku perjalanan laut antarpulau yang masuk maupun ke luar daerah tersebut.

Kebijakan itu diambil, sehubungan dengan habisnya masa pemberlakuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 dan Intruksi Bupati nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di wilayah setempat. “Hasil evaluasi vaksinasi COVID-19 untuk dosis satu menunjukkan peningkatan dan angka positif harian COVID-19 terus menurun. Guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat, perlu untuk menyesuaikan sementara ketentuan perjalanan orang dengan moda transportasi umum di Lingga,” kata Bupati Lingga, Muhammad Nizar, Kamis (23/9/2021).

Penyesuaian ketentuan bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yang akan memasuki dan keluar wilayah Lingga terhitung diberlakukan mulai 21 September 2021.  Untuk pengguna moda transportasi laut, operator (tiketing) wajib memeriksa dokumen persyaratan keberangkatan, sebelum menyerahkan tiket kepada pelaku perjalanan. Dokumen tersebut adalah, surat atau sertifikat vaksin COVID-19 bagi penumpang di atas umur 12 tahun minimal dosis satu.

Apabila PPDN tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, maka wajib melengkapi diri dengan surat keterangan dari dokter. Pelaku perjalanan tidak dalam kondisi sakit dan atau memiliki gejala suspek COVID-19. Wajib mengisi aplikasi Peduli Lindungi secara benar dan jujur. “Penumpang tidak perlu lagi menunjukkan surat hasil tes negatif antigen,” ujarnya.

Persyaratan serupa juga berlaku bagi pengguna moda transportasi udara, yang memasuki atau keluar Kabupaten Lingga. Hanya saja, calon penumpang perjalanan udara diwajibkan melengkapi diri dengan surat keterangan hasil negatif tes antigen, sehari sebelum keberangkatan.

Nizar menegaskan, operator dan masyarakat pengguna moda transportasi, wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam melakukan perjalanan. Jika ditemukan pelangggaran protokol kesehatan selama menggunakan moda transportasi, maka akan menjadi tanggung jawab penuh pihak operator moda transportasi. Ada sanksi yang menunggu ketentuan yang berlaku. (Ant)

Lihat juga...