Pemotongan BLT Dana Desa di Sikka Langgar Aturan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Pemotongan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari masyarakat penerima yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyalahi aturan sehingga uangnya harus dikembalikan.

“Saya sudah meminta agar uangnya dikembalikan dan kepala desa sudah menyanggupi untuk menindaklanjutinya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, NTT,  Fitrinita Kristiani saat ditemui di kantornya, Jumat (17/9/2021).

Fitri menyebutkan, meskipun ada berita acara kesepakatan dari warga penerima BLT namun pemotongan ataupun sumbangan tersebut menyalahi aturan.

Ia mengatakan, dana BLT tersebut diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin di desa yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19.

Lanjutnya, pemotongan dana tersebut menurut informasi yang diperoleh dilakukan untuk membangun pos keamanan.

“Saya meminta agar dana tersebut dikembalikan kepada penerima karena menyalahi aturan. Dana BLT yang dibagikan kepada masyarakat tidak boleh dipotong satu sen pun,” ujarnya.

Fitri mengakui, dana desa yang dipergunakan untuk BLT memang jumlahnya besar sehingga tentunya akan berdampak terhadap pembangunan di desa. Apalagi jika dana tersedot untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Sari, Baco kepada media memastikan akan mengembalikan semua dana yang berasal dari masyarakat penerima BLT Dana Desa.

Baco menyebutkan, total dana yang dikumpulkan dari penerima BLT Dana Desa sebesar Rp4 juta dan baru dimanfaatkan sebesar Rp200 ribu untuk pengadaan material pembangunan posko keamanan.

“Jumlah uang sumbangan sukarela tersebut Rp4 juta dan baru dimanfaatkan sebesar Rp200 ribu untuk pengadaan material,” ujarnya.

Baco menyebutkan BLT Dana Desa sebesar Rp300 ribu per orang tersebut tidak dipotong dan warga menerima secara utuh, namun penerima menyumbang secara sukarela sebesar Rp25 ribu dan Rp50 ribu untuk membangun posko keamanan.

Dirinya menjelaskan, rencana pembangunan posko keamanan disampaikan kepada masyarakat dan melalui musyawarah mufakat disepakati bantuan sukarela tersebut diambil dari BLT Dana Desa.

“Saya akan kembalikan semua dana tersebut karena tidak dibenarkan membangun posko keamanan dari BLT Dana Desa,” ungkapnya.

Lihat juga...