Penanganan Stunting di Sikka Bebani Anggaran Dana Desa

MAUMERE – Sesuai Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, sebenarnya desa bergerak di ranah pencegahan stunting, bukan di ranah penanganan. Namun di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, desa mengalokasikan dana untuk penanganan stunting.

“Harusnya sesuai peraturan menteri, desa mengalokasikan dana desa untuk pencegahan stunting, bukan penanganannya,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Fitrinita Kristiani, saat ditemui di kantornya di Kota Maumere, Jumat (17/9/2021).

Fitri, sapaannya, mengakui karena di Kabupaten Sikka anggaran pemerintah daerah dalam penanganan stunting terbatas, maka melalui tim konvergensi stunting penanganannya diatasi melalui dana desa.

Tambah dia, alokasi dana desa untuk penanganan stunting berbasis data jumlah anak stunting yang ada di desa tersebut.

Ia menjelaskan, kalau pencegahan stunting, maka dimulai dari ibu hamil dengan berbagai programnya, tapi kalau penanganan, maka fokus kepada anak stunting saja.

“Kalau untuk penanganan, maka benar-benar anak-anak stunting dan hanya desa-desa locus stunting saja yang mengalokasikan anggarannya. Penanganannya wajib 6 bulan dan tidak boleh putus,” tegasnya.

Mantan Camat Alok ini menjelaskan, dari satu sisi ini membebani dana desa, tapi ini tanggungjawab moril.

Pemerintah kabupaten masih beruntung, sebab pemerintah pusat juga memberi ruang khusus untuk pencegahan stunting. Meski begitu, untuk Kabupaten Sikka dana desa dipakai lebih luas untuk penanganannya, dengan pemberian makanan tambahan selama 6 bulan dan lainnya.

“Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ini menyerap anggaran yang besar. Pada 2019, dari 147 desa yang ada di Kabupaten Sikka, total dana desa yang dialokasikan sebesar sekitar Rp9 miliar,” paparnya.

Fitri mengatakan, bila situasi keuangan di pemerintah Kabupaten Sikka sudah normal, maka desa bisa kembai fokus kepada pencegahan stunting saja.

Dengan begitu, ucapnya, pemerintah desa bisa lebih fokus menganggarkan dana untuk pembangunan di desa.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus, menyebutkan dinasnya tidak memiliki dana untuk memberikan makanan tambahan bagi anak stunting.

Petrus mengatakan, pengajuan anggaran oleh Dinas Kesehatan tidak disetujui oleh DPRD Sikka, sehingga penanganan anak stunting di rumah pemulihan stunting pun ditiadakan.

“Untuk tahun 2021 ada 26 desa yang menjadi fokus pencegahan stunting dan tersebar di 10 kecamatan. Jumlah balita dan anak stunting sebanyak 4.366 orang,” paparnya.

Petrus menambahkan, jumlah stunting di Kabupaten Sikka mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 4.709 anak.

Dia mengakui, penurunan angka stunting berkat pemberian makanan tambahan berupa telur ayam dan lainnya selama 6 bulan tanpa putus, dengan mengadopsi metode Kolombia.

Lihat juga...