Peneliti BRIN: Indonesia Perlu Persiapkan Energi Nuklir

JAKARTA — Peneliti senior di Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anhar Riza Antariksawan mengatakan Indonesia perlu menyiapkan energi nuklir sebagai bagian dari rencana aksi untuk mencapai sistem energi dengan emisi nol bersih.

“Energi nuklir dapat mengisi gap di mana energi terbarukan tidak dapat mencapai target (terhadap bauran energi nasional yang sebesar 23 persen pada 2025), dan bersinergi dengan energi terbarukan lain sebagai energi hijau dan bersih,” kata Anhar dalam The 4th International Conference on Nuclear Energy Technologies and Sciences secara virtual di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Mantan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) itu mengatakan menyinergikan energi nuklir dan energi terbarukan akan membantu Indonesia untuk membangun sistem energi hijau dan bersih untuk mitigasi perubahan iklim.

“Suatu studi menunjukkan bahwa energi nuklir adalah bagian dari sumber energi yang paling aman dan bersih,” katanya.

Menurut Anhar, hingga pertengahan 2020, kapasitas pembangkit listrik bertenaga energi baru terbarukan (EBT) sekitar 10.400 MW.

Sumber EBT utama saat ini disumbang oleh energi panas bumi, air, bioenergi, surya, dan angin.

Kontribusi EBT dalam bauran energi primer dalam pembangkit listrik pada 2019 masih sekitar 9,15 persen, yang mana angka itu masih jauh dari target EBT terhadap bauran energi nasional yakni sebesar 23 persen pada 2025.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton CO2 pada tahun 2030 mendatang dengan rencana investasi total sebesar Rp3.500 triliun.

Bidang Pembangkit Listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) ditargetkan dapat berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 156,6 juta ton CO2.

Sesuai dengan Ratifikasi Paris Agreement pada saat Conference on Parties (COP) 22 di Morocco pada November 2016, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. (Ant)

Lihat juga...