Penerapan Pajak Jasa Pendidikan akan Beratkan Masyarakat

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

YOGYAKARTA — Rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan sebesar tujuh persen melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mendapatkan tentangan berbagai pihak. Tak terkecuali para pelaku pendidikan di tingkat bawah.

Salah seorang pendidik asal SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta, Septa Rismanto. Foto : Jatmika H Kusmargana

Salah seorang pendidik asal SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta, Septa Rismanto mengatakan, penerapan pajak pada sektor pendidikan jelas akan membuat pihak penyelenggara pendidikan semakin berat. Selama ini, penyelenggara pendidikan khususnya sekolah swasta telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk bisa melaksanakan seluruh kegiatan belajar mengajar.

Meski mengakui sekolah swasta rata-rata melakukan penarikan biaya dari para orang-tua atau wali murid, namun dikatakan, tidak semua dana tersebut mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Pasalnya pihak sekolah tidak bisa menyamakan penarikan biaya untuk semua kalangan siswa yang ada. Bahkan sekolah swasta juga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti dana BOS ataupun BOSDA.

“Di sekolah swasta, tidak semua murid berasal dari keluarga mampu. Banyak yang juga berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga sekolah harus mengatur bagaimana bisa mengelola dana tersebut agar mencukupi. Misalnya saja pos tertentu yang kurang dana harus ditutup dari pos lain. Itu yang terjadi selama ini. Istilahnya subsidi silang,” katanya Kamis (9/9/2021).

Sementara jika kebijakan penerapan pajak untuk pendidikan dibebankan langsung pada masing-masing siswa, hal ini juga dinilai tidak semestinya dilakukan. Karena akan semakin memberatkan masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah. Terlebih sebagaimana diketahui pendidikan merupakan hak bagi segiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Pemerintah semestinya justru menggratiskan biaya pendidikan bagi semua rakyatnya. Karena di negara-negara maju seperti itu. Bukan justru memunguti pajak dari masyarakat yang rela dan bersusah-payah mengeluarkan biaya sendiri yang tidak sedikit untuk menyekolahkan anak-anaknya,” imbuh salah seorang warga yang juga wali murid, Prima, Kamis.

Septa maupun Prima sendiri berharap agar rencana pemerintah yang hendak menarik pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan ini hanya sebatas wacana semata. Mereka juga sangat berharap agar rencana ini bisa ditinjau dan dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam UUD 45.

“Ya semoga hanya sebatas wacana saja. Karena sudah banyak yang menolak dan mengkritisi,” ungkapnya.

Lihat juga...