Pengamat Sebut Pelaksanaan PTM Terbatas Kurang Tepat

Editor: Koko Triarko

Pengamat Pendidikan Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji, dalam acara online, Kamis (22/7/2021). –Dok: CDN

JAKARTA – Pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di beberapa wilayah dinilai kurang tepat, karena masih ada risiko terjadi paparan. Sehingga, sebaiknya yang dilakukan adalah menjadikan pembelajaran tetap memberi hasil maksimal pada peserta didik, walaupun tanpa tatap muka.

Pengamat Pendidikan Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji, menyatakan PTM terbatas bukanlah langkah yang tepat untuk dilaksanakan.

“Dari hasil pengamatan para epidemiolog, dinyatakan angka Covid-19 ini masih bisa meningkat kembali pada Oktober. Jadi walaupun sekarang pindah dari level 4 ke level 3, bukan berarti sudah bisa dilaksanakan tatap muka. Risiko terpapar masih ada. Sehingga harus diubah mindset, bahwa pendidikan hanya bisa dilakukan dengan tatap muka. Tapi tanpa tatap muka, pembelajaran akan tetap bernilai postif,” kata Indra, saat dihubungi, Kamis (2/9/2021).

Ia menyebutkan, kemungkinan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) diberikan karena pemerintah terus mendorong  PTM Terbatas.

“Rekomendasi diberikan oleh IDAI, tentunya dengan persyaratan prokes yang ketat. Walaupun dari pengalaman pribadi saya sendiri yang selalu menjaga prokes ketat, sudah vaksin dua kali, tetap saja terpapar. Dan, harus menjalani isoman selama 30 hari untuk lulus Covid-19,” ucapnya.

Walaupun ia tidak mau melangkahi kebijakan ataupun rekomendasi para ahli kesehatan, tapi secara tegas Indra meminta pemerintah tidak menyalahkan masyarakat jika terjadi kasus paparan akibat PTM Terbatas ini.

“Kalau nanti ada klaster karena PTM terbatas ini, pemerintah jangan lagi menyalahkan masyarakat,” tandasnya.

Tapi, Indra menyebutkan kondisi Covid-19 ini bukan alasan bagi anak-anak untuk tidak bisa mendapatkan pendidikan. “Harus ditumbuhkan mindset pada semua orang, bahwa anak-anak tetap harus bertumbuh dan berkarya. Kalau sekarang eranya digital, artinya kita harus menyesuaikan. Kita harus mengajak anak-anak untuk beradaptasi pada era sekarang,” kata Indra, lebih lanjut.

Ia menyebutkan, teknologi itu bukan hanya milik para masyarakat mampu saja. “Tapi ini sudah menjadi hal yang masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kalau masalahnya adalah jaringan, ya artinya pemerintah harus benahi,” ujarnya.

Ia mengakui, bahwa mempersiapkan mental dan infrastruktur bukan hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan.

“Salah sàtunya, pertama harus dipahami, bahwa digital learning itu bukan berarti pakai zoom, lalu guru bicara terus dan anak mendengarkan. Satu menit kemudian, anak akan mematikan video, lalu anak akan main game. Sementara si guru terus berbicara. Ini dulu yang harus diubah, bahwa guru bukanlah mengajarkan, tapi menjadi fasilitator atau pembimbing,” ujarnya lagi.

Maksudnya, guru membimbing murid untuk mendapatkan materi yang benar sesuai pendidikan yang diinginkan. “Jika dilakukan dengan sistem yang benar, anak PAUD pun sudah bisa. Buktinya, anak kecil-kecil saja sudah bisa main game online. Tanpa diajari, lho. Jadi, kalau ditanya bisa, ya anak-anak pasti bisa. Fungsinya guru dan pemerintah membantu anak-anak ini beradaptasi untuk melewati masa pandemi ini dengan tetap mendapatkan pendidikan berkualitas,” pungkasnya.

Lihat juga...