Penguatan DPD RI dan Re-Eksistensi GBHN

OLEH: YASSIR ARAFAT

DALAM kondisi negara yang masih dilanda wabah COVID-19, akhir-akhir ini publik dikejutkan dengan berbagai opini dari elit politik kita untuk mengamandemen UUD 1945 yang ke-V secara terbatas. Di antaranya, adanya keinginan untuk “menghidupkan” kembali GBHN di dalam UUD 1945 sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintah.

Tujuannya adalah agar proses pembangunan negara menjadi simultan dan sustainable meskipun terjadi pergantian kepemimpinan (Presiden). Artinya, siapa pun Presiden yang terpilih dan menggantikan Presiden sebelumnya tidak akan merubah haluan yang hendak dicapai oleh negara pada periode kepemimpinannya. Presiden terpilih tetap melanjutkan program yang belum selesai atau belum terlaksana, sehingga tidak ada program yang “terbengkalai”.

Namun wacana untuk memperkuat DPD RI secara kelembagaan, tidak mendapatkan respons yang baik dari sebagian besar anggota DPR RI.

Penguatan DPD RI Secara Kelembagaan

Era reformasi telah membawa perubahan yang fundamental terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI setelah amandemen UUD 1945 menyebabkan keanggotaan MPR RI terdiri atas anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Konsekuensinya terjadi perubahan dari unicameral system menjadi bicameral system. Restrukturisasi parlemen tersebut, menegaskan bahwa terjadi pergeseran dari supremasi MPR RI menuju supremasi konstitusi. Sistem ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur, kinerja dan kualitas produk perundang-undangan yang lebih berpihak pada kepentingan negara.

Bicameral system memiliki nilai filosofis yang beragam. Di Inggris memiliki tujuan untuk memelihara peran kaum bangsawan dalam proses legislasi. Di Amerika Serikat, sebagai kompromi antara negara-negara bagian (antara penduduk yang banyak dan yang sedikit). Di Jerman untuk melindungi kepentingan negara-negara bagian dari kebijakan atau peraturan pemerintah federal.

Perbedaan latar belakang dan tujuan bicameral system menentukan besarnya kewenangan yang dimiliki, cara pemilihan anggota, pengambilan keputusan di kamar ke dua. Tetapi, esensi dari bicameral system pada umumnya sebagai mekanisme checks and balances antar kamar di parlemen. Namun, fungsi checks and balances secara horizontal hanya bisa berjalan jika ke dua kamar memiliki kewenangan yang sama, setidak-tidaknya dalam fungsi legislasi.

Pertimbangan dibentuknya DPD RI, pertama, untuk membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan (cheks and balance) antar cabang kekuasaan negara. Kehadiran DPD RI diharapkan dapat menjembatani aspirasi daerah dalam lembaga legislatif. Kedua, memperkuat hubungan ikatan daerah dengan pusat dalam wadah NKRI. Harapannya, DPD RI dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional untuk kepentingan daerah. Agar kebijakan pemerintah pusat dapat bersinergi dengan pemerintah daerah.

Secara konstitusional, keberadaan DPD RI diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan MPR terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Kedua lembaga perwakilan tersebut, sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sehingga legitimasi DPD RI sama kuatnya dengan DPR RI.

Peran strategis DPD RI, tidak diimbangi dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Bahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otonomi daerah sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 setelah amandemen. DPD RI memiliki kewenangan yang limitatif, yakni: a). Dapat mengajukan kepada DPR RI RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; b). Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; c). Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Demikian pula yang dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD 3, bargaining position DPD RI sub-ordinasi dari DPR RI.

Dari ketentuan Pasal 22 C dan 22 D UUD 1945 dan UU tentang MD3, dapat disimpulkan kewenangan yang dimiliki DPD RI, sebagai berikut: a. Kewenangan legislasi yang limitatif. Hal ini disebabkan karena DPD RI hanya berhak mengajukan RUU berkaitan dengan daerah dan membahas RUU bersama DPR; b. Kewenangan dalam memberikan pertimbangan  terhadap suatu RUU tertentu dan memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK; c. Kewenangan pengawasan. Mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu.

DPD RI dikontruksi sebagai lembaga perwakilan yang kewenangannya telah “dibatasi” oleh DPR RI. Mulai dari penyusunan undang-undang, penyusunan anggaran dan mekanisme pemberhentian Presiden. Bahkan dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap lembaga negara yang lain (seperti KPU, KPK, KY dan lembaga independen yang lainnya), DPD RI tidak dilibatkan. Dapat dikatakan bahwa kewenangan konstitusional DPD RI tidak sejajar dengan DPR RI. Perannya sangat terbatas jika dibandingkan dengan DPR RI. Sehingga dapat disimpulkan, keberadaan DPD RI hanya sebagai “pelengkap”.

UUD 1945 hasil amandemen ke-IV masih banyak menyimpan problematika teoritis dan yuridis. Secara teoritis, belum adanya kesetaraan kedudukan antara DPD RI dan DPR RI sebagai lembaga perwakilan.  Secara konstitutional, kewenangan DPD RI  masih bersifat limitatif. Sehingga sudah menjadi keharusan untuk memperkuat keberadaan DPD RI melalui amandemen UUD 1945 ke-V. Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat ketentuan pasal 37 ayat 1 UUD 1945.

Usul tersebut dapat dilandasi dengan pertimbangan bahwa: a) DPD RI memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat; b) Memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan otonomi daerah dan penguatan demokrasi dalam bingkai NKRI; c) Hasil amandemen UUD 1945 ke-IV terlalu menitikberatkan pada DPR RI heavy. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan DPR RI mendapat porsi lebih besar dalam bidang pengawasan. Akibatnya kekuasaan DPR RI tidak dapat dikontrol oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Lihat juga...