Perlawanan Mayjen Soeharto & TNI Atas G30S/PKI

SETELAH memperoleh informasi pembunuhan dan penculikan pimpinan TNI AD, Mayor Jenderal Soeharto, sebagai tokoh senior second line TNI AD, segera terpanggil untuk: (1) menemukan pimpinannya, baik yang sudah gugur maupun yang masih hidup; (2) menghindarkan TNI AD dari kelumpuhan, akibat kekosongan pimpinan; dan (3) mempersiapkan tindakan apa yang mesti dilakukan. Ia kemudian mengambil langkah-langkah berikut.

Pemetaan Situasi

Untuk mengetahui situasi secara lebih lengkap, Mayjen Soeharto menghimpun sebanyak mungkin informasi dan melakukan pemetaan situasi untuk kemudian ditelaah bersama-sama perwira Kostrad lainnya. Hasil pemetaan situasi ini dipergunakan untuk menentukan langkah-langkah Kostrad berikutnya. Selain menelaah laporan-laporan masyarakat, ia melakukan telaah terhadap komunike dan menyebar perwira intelijennya untuk menghimpun dan mendalami informasi.

Mencegah Kelumpuhan TNI AD

Untuk mencegah kelumpuhan TNI AD akibat kekosongan kepemimpinan, Mayjen Soeharto menggunakan standing order manakala Men/Pangad berhalangan. Berdasarkan standing order itu, atas persetujuan perwira Kostrad lainnya dan juga Pangdam V/Jaya Umar Wirahadikusumah yang hadir di Kostrad, Mayjen Soeharto mengisi kekosongan pimpinan puncak TNI AD sebagai pimpinan sementara. Langkah ini menggagalkan skenario PKI menjadikan TNI AD layaknya Kereta Api tanpa masinis, untuk kemudian dikendalikan untuk mendukung G30S/PKI.

Penggunaan standing order ini bukanlah rekayasa, karena memperoleh dukungan penuh kalangan internal TNI AD. Brigjen Moeng Parhadimoeljo, mantan Komandan RPKAD yang sedang cuti pendidikan, di tempat terpisah menyarankan Kol. Sarwo Edhi yang sedang kebingungan mencari Jenderal Ahmad Yani, untuk menemui Mayjen Soeharto. Kol. Sarwo Edhi, Komandan RPKAD, memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Jenderal Ahmad Yani. Setelah memperoleh informasi pembunuhan, ia segera dengan sigap bertindak untuk menemukan Jenderal Ahmad Yani. Sesuai kebiasaan atau standing order, Mayjen Soeharto merupakan pengganti Jenderal Ahmad Yani jika berhalangan.

Penggunaan standing order juga didukung perwira Kostrad lainnya dan Pangdam V/Jaya Umar Wirahadikusumah. Menhankam/ KASAB Jenderal Nasution, yang selamat dari penculikan, tidak lama kemudian juga mengirim kurir, yaitu Letkol Hidayat Wirasondjaya, yang misinya memerintahkan Mayjen Soeharto agar menumpas gerakan Untung serta membebaskan Presiden Soekarno. Jenderal A.H. Nasution juga menunjuk Mayjen Soeharto sebagai Pejabat Panglima Sementara AD menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur ditembak oleh pasukan G30S/PKI.

Konsinyir Pasukan dan Perwira TNI AD

Setelah mencegah terjadinya kelumpuhan TNI AD, Mayjen Soeharto meminta Pangdam V/Jaya Umar Wirahadikusumah untuk menutup semua jalur keluar masuk Jakarta, dan menginstruksikan agar semua pergerakan satuan-satuan AD atas sepengetahuan Mayjen Soeharto. Ia juga mengkonsinyir para perwira TNI AD, seperti tidak diizinkannya Mayjen Umar Wirahadikusumah dan Mayjen Pranoto Reksosamodro menghadap Presiden, dengan tujuan untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban Perwira Tinggi.

Benang merah antara pembunuhan para jenderal dan isi komunike serta pergerakan pasukan di sekitar Istana diluar koordinasi resmi, telah menimbulkan multiintepretasi atas keselamatan Presiden Soekarno. Menghadapi situasi seperti itu, Mayjen Soeharto dibimbing naluri kemiliterannya untuk tidak lebih jauh terjebak perangkap komplotan G30S/PKI dengan menyerahkan para perwiranya secara cuma-cuma masuk kandang pembantaian, sebagaimana dialami para pucuk pimpinannya.

Atas masalah itu ia mengakui agak bimbang, “…kesimpulan saya bahwa Bapak Presiden Soekarno telah aman. Tetapi ini memang aman atau diamankan merupakan sebuah hal yang juga harus saya perhitungkan dengan fakta-fakta yang ada waktu itu…”. Setelah memastikan keselamatan anggotanya, ia hanya perlu memikirkan penyelamatan Presiden Soekarno dari lingkaran komplotan G30S/PKI sebelum akhirnya memutuskan menyerang Halim.

Koordinasi Antar Angkatan

 Setelah melakukan konsinyir pasukan, Mayjen Soeharto melakukan koordinasi dengan angkatan-angkatan lain seperti Angkatan Laut, Kepolisian dan Angkatan Udara melalui Leo Watimena, untuk menjelaskan telaah Kostrad, bahwa gerakan Untung bukan semata-mata persoalan intern AD, akan tetapi memiliki motif coup yang didalangi PKI.

Presiden Soeharto (10): G30S/PKI | Perlawanan Mayjen Soeharto & TNI Seri-6.1

Analisis ini semakin menemukan bukti manakala Dewan Revolusi mendemisionerkan Presiden Soekarno dan Kabinet Dwikora, dimana pada jam-jam berikutnya bertarung dengan pengumuman Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa, Pengawal Presiden Soekarno, yang menyatakan “Presiden dalam keadaan sehat wal’afiat dan tetap memegang Pimpinan Negara dan Revolusi”.

Pengumuman demi pengumuman yang tersiar melalui RRI itu telah menunjukkan dengan sangat jelas adanya perlawanan Presiden Soekarno terhadap komplotan G30S/PKI yang akan mendongkelnya. Koordinasi dilakukan untuk menciptakan saling pengertian antar angkatan sehingga tidak salah menafsirkan situasi.

Mobilisasi Satuan-Satuan Pemukul

Serangan balasan fisik terhadap pasukan-pasukan G30S/PKI dilakukan dengan mobilisasi satuan-satuan Angkatan Darat yang tersisa, dengan basis RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Mengingat tiga perempat kekuatan tempur Angkatan Darat terlanjur dikirim keluar Jawa untuk konfrontasi ke Malaysia, pemulihan keamanan di Sulawesi dan Irian Jaya, maka kekuatan RPKAD yang ada di Cijantung tinggal tersisa lima kompi yaitu Kompi Feisal Tanjung yang hendak dikirim ke Kalimantan, Kompi Urip, Kompi Muchtar, Kompi Muhadi dan Kompi Saridho. Sementara itu Kompi Kentot Harseno sedang bertugas di Kalimantan dan Kompi Edy Sudrajat bertugas di Manokwari Irian Jaya.

Berbekal kekuatan personel yang terbatas itulah, Mayjen Soeharto bertekad melakukan tindakan balasan terhadap petualangan G30S/PKI yang telah menculik dan membunuh pimpinan TNI AD maupun coup kepada Presiden. Mobilisasi RPKAD dapat dengan mudah dilakukan, mengingat Kolonel Sarwo Edhi Wibowo juga sedang mencari kejelasan Jenderal Ahmad Yani yang terbunuh pada pagi harinya. Atas saran Brigjen Moeng Parhadimoeljo, bekas komandan RPKAD yang sedang menjalani cuti untuk pendidikan, Kolonel Sarwo Edhi Wibowo menemui Mayjen Soeharto dan segera melaksanakan tugas persiapan serangan balasan.

Netralisasi Yon 530 dan Yon 454

Netralisasi anggota-anggota kesatuan Yon 530/Para Brawijaya dan Yon 454/Para Diponegoro dilakukan perwira-perwira Kostrad, seperti  Letkol Ali Murtopo, Brigjen Sabirin Muchtar, Mayjen Basuki Rahmat yang dikenal dekat dengan beberapa Dan Ton Batalyon 530, dan juga pihak-pihak yang bisa dimobilisir, seperti Kastaf Resimen Cakrabirawa, Letkol Marokeh Santoso. Mereka bekerja keras melakukan penyadaran kepada wakil komandan dan sub komandan Yon 530/Para Brawijaya dan Yon 454/Para Diponegoro agar bergabung ke Kostrad. Mayjen Soeharto sendiri juga melakukan upaya netralisasi kepada Wa Dan Yon 530/Para Brawijaya dan Wa Dan Yon 454/Para Diponegoro karena komandannya tidak ada ditempat dan terlibat mobilitas secara aktif bersama Brigjen Soepardjo di Halim.

Netralisasi dilakukan dalam bentuk penyadaran bahwa: (1) Dewan Jenderal hanyalah isu dan tidak benar hendak melakukan coup kepada Presiden, (2) penugasan di sekitar Monas dalam rangka menjaga keselamatan Presiden dari coup tidak sesuai realitas, karena Presiden tidak berada di Istana, (3) melalui komunike dan Dekrit Dewan Revolusi dapat diketahui bahwa misi penjagaan terhadap keselamatan Presiden di Istana merupakan kamuflase pimpinan G30S/PKI yang sebenarnya sedang melakukan coup. Mayjen Soeharto memberi deadline kepada mereka agar sebelum pukul 16.00 WIB. bergabung dengan Kostrad.

Melalui upaya alot, Pasukan Yon 530/Para Brawijaya memenuhi deadline Kostrad. Sedangkan sebagian besar pasukan Yon 454/Para Diponegoro justru mundur ke dropping zone Halim dan hanya dua Kompi yang memenuhi deadline Kostrad. Makna strategis keberhasilan netralisasi bukan hanya pada aspek fisik  atau semakin bertambahnya kekuatan pasukan Kostrad dan merosotnya kekuatan pasukan G30S/PKI.

Keberhasilan netralisasi pendukung G30S/PKI, walaupun tidak sepenuhnya, merupakan bukti terbongkarnya kedok atau motif yang sebenarnya dari pimpinan G30S/PKI di kalangan pendukungnya. Bergabungnya pasukan Yon 530/Para Brawijaya dan sebagian pasukan Yon 454/Para Diponegoro ke Kostrad sedikit banyak mempengaruhi spirit tempur anggota pasukan G30S/PKI yang lain.

Oleh karena itu permintaan otorisasi Brigjen Soepardjo pada pukul 17.30 WIB tanggal 1 Oktober 1965 untuk membela Presiden Soekarno dari pergerakan pasukan Kostrad merupakan upaya pimpinan G30S/PKI mengembalikan spirit pasukannya yang telah berhasil dirobek oleh Mayjen Soeharto. Apabila Presiden Soekarno menyetujui, pimpinan G30S/PKI akan dengan leluasa membangkitkan spirit pasukannya dengan mengatasnamakan perintah Presiden. Namun demikian Presiden Soekarno telah mengetahui bahwa dirinya bukan sasaran pasukan Mayjen Soeharto, dan permintaan itu tidak dipenuhinya. ***

Lihat juga...