PGRI JATENG Dorong Penetapan Pelaksanaan PTM Berdasarkan Skala Mikro

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, yang saat ini dilakukan di sejumlah kabupaten/kota di Jateng, masih berdasarkan cakupan secara luas. Salah satunya, terkait level PPKM pada wilayah tersebut.

“Kalau kita melihat cakupan ini, saya melihat masih terlalu luas. Kita berharap kedepan, cakupannya, bisa dipersempit secara mikro berdasarkan kondisi lingkungan di satuan pendidikan terkait. Misalnya, untuk SD, bisa dilihat dari peta penyebaran covid-19 di tingkat kelurahan, sementara untuk SMP bisa diukur dari tingkat kecamatan,” papar Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi SH MHum, dalam webinar terkait pelaksanaan PTM yang digelar secara daring di Semarang, Kamis (2/9/2021).

Dipaparkan, dengan cara tersebut, diharapkan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM di Jateng, akan semakin banyak.

“PTM ini perlu kita dorong, karena dari hasil evaluasi yang sudah kita lakukan terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ), hasilnya pada semester pertama capaian pembelajaran di Jateng hanya 63,1 persen, sementara pada semester kedua, dari hasil evaluasi yang dilakukan langsung oleh Kemendikbud, hasilnya semakin menurun, hanya 50 persen,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Kemendikbud juga mengeluarkan hasil bahwa dengan PJJ tersebut, potensi adanya pembelajaran yang hilang atau tidak bisa tersampaikan, mencapai 20 persen.

“Hal tersebut yang kemudian mendasari terbitnya SKB 4 Menteri, yakni Mendikbud, Menkes, Menag dan Mendagri, yang intinya mengatur akan bisa segera dilaksanakan PTM terbatas, sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah,” lanjutnya.

Namun, meski sudah ada SKB 4 Menteri tersebut, memang hasilnya belum seragam. Ada daerah yang sudah melaksanakan uji coba PTM, namun ada juga yang belum.

“Sekarang ini, setelah tertunda-tunda, akhirnya PTM terbatas sudah dilaksanakan, meski nyatanya juga belum semua sekolah. Padahal sebelumnya, sudah banyak yang uji coba. Untuk itu, saya dorong agar PTM ini bisa segera dilaksanakan,” ucapnya.

Muhdi menandaskan PTM tersebut penting, karena jika terus dilaksanakan pembelajaran secara daring, selain capaian pembelajaran tidak optimal, ada tiga kendala utama yang menjadi persoalan.

“PJJ itu tantangannya ada tiga yakni jaringan internet, gadget atau sarana untuk itu, seperti telepon atau laptop, serta pendampingan orang tua. Jika salah satu ini, tidak ada, maka dipastikan anak tidak bisa mengikuti PJJ dengan baik. Termasuk banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi, atau pun jika bisa, belum semua memiliki kapasitas,” tegasnya.

Pihaknya pun berharap, dengan penetapan secara mikro tersebut, tidak dilihat lagi secara luas. Bisa jadi kabupaten/kota tersebut masih level 3, namun satuan pendidikan di tingkat kelurahan (SD) atau kecamatan (SMP), tetap bisa dilaksanakan PTM terbatas.

Sementara, dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Pendidikan Jateng Prof Rustono juga menandaskan, dalam pelaksaan PJJ, dari evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil yang tidak optimal, terutama terkait dengan pembentukan karakter siswa.

“Jadi bagaimanapun PTM terbatas ini harus dilaksanakan. Pembelajaran yang baik dan efesien itu, memang jika dilakukan secara langsung. Siswa bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan guru,” ungkapnya.

Di sisi yang lain, dirinya juga mendorong agar PTM di Jateng bisa diikuti semakin banyak satuan pendidikan. “Terkait teknisnya, saya menyerahkan ke pemda masing-masing, sebab ini juga tergantung dengan kesiapan sekolah, izin orang tua hingga satgas covid-19 di wilayah tersebut,” pungkasnya.

Lihat juga...