Regulasi Baru Diharap Mampu Optimalkan PNBP

Editor: Koko Triarko

Sekjen Kementerian Perindustrian, Dody Widodo, dalam sosialisasi regulasi baru PNBP, Selasa (14/9/2021). -Foto: Ranny Supusepa

JAKARTA – Sekjen Kementerian Perindustrian, Dody Widodo, menyampaikan pengelolaan melalui regulasi baru diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

“Regulasi baru ini berkaitan dengan tata cara jenis dan tarif baru PNBP yang akan diaplikasikan pada pengelola maupun pengguna layanan dan wajib bayar,” kata Dody, dalam sosialisasi regulasi baru PNBP, Selasa (14/9/2021).

Regulasi yang dimaksud adalah PP 69 tahun 2020 mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP, PP 54 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kemenperin dan Permenperin No. 19 tahun 2021 tentang besaran, persyaratan dan tatacara pengenaan tarif tertentu atas jenis tertentu di Kemenperin.

Kasubdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan KL2, Doni Wijarnako, SE., MM., dalam sosialisasi regulasi baru PNBP, Selasa (14/9/2021). -Foto: Ranny Supusepa

“Regulasi ini disusun untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan pemenuhan keadilan. Dan, dalam regulasi selanjutnya telah dilakukan penyesuaian tarif atas jenis PNBP yang berupa perluasan ruang lingkup jenis dan tarif serta pengaturan insentif PNBP sebesar 75 persen, dan sampai Rp0,00 atau 0 persen,” urainya.

Ia menyebutkan, regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenperin sangat memperhatikan kondisi dari para pengguna layanan maupun para wajib bayar.

“Tahun ini memang tahun tantangan dan penuh kewaspadaan. Tapi dengan regulasi baru ini, diharapkan pengembangan industri dan sinergi dengan pelaku usaha dapat terus dilakukan. Sehingga akselerasi pertumbuhan industri tetap dapat dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan pemerataan pembangunan di Indonesia,” urainya lagi.

Terkait pelaksanaannya, Kasubdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan KL2, Doni Wijarnako, SE., MM., memaparkan objek PNBP mencakup seluruh aktivitas, hal dan/atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah.

“Jadi baik perorangan atau badan yang menerima manfaat langsung atau tidak langsung, merupakan objek PNBP. Yang selanjutnya akan dikelola dalam mekanisme APBN,” kata Doni, dalam kesempatan yang sama.

Yang dimaksud dengan objek PNBP, lanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengeloaan KND, pengelolaan dana, pengelolaan BMN dan hak negara lainnya.

“Selain itu, yang dapat diatur juga oleh PMK (Peraturan Menteri Keuangan), yaitu tarif yang bersifat volatil, yakni yang membutuhkan perubahan paling sedikit satu kali dalam setahun dan yang terkait dengan kebutuhan mendesak, seperti kegiatan nasional dan kegiatan internasional atau arahan presiden,” paparnya.

Doni menyebutkan, tarif atas jenis PNBP dapat diatur juga oleh peraturan menteri atau pimpinan lembaga, selama memang diperintahkan oleh UU.

“Tapi untuk besaran, syarat dan tata cara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Biasanya ini terkait denda-denda,” pungkasnya.

Lihat juga...