Rektor IPB : Mangrove Berkontribusi 25 Persen dalam Mitigasi Krisis Iklim

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof.Dr. Arif Satria S.P., M.Si mengatakan, mangrove atau hutan bakau mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Namun jika manajemennya tidak lestari karena sistemnya rapuh, maka pengelolaannya akan menyingkirkan masyarakat kecil dan merusaknya.

“Padahal mangrove memiliki kemampuan lima kali menyerap karbon dibanding hutan dataran tinggi,” ujar Prof Arif, pada diskusi virtual tentang mangrove di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (15/9/2021).

Dikatakan dia, manajemen laut lestari dalam program mitigasi dan adaptasi mencegah krisis iklim, salah satunya melindungi hutan mangrove.

Dengan luas hutan mangrove Indonesia tiga juta hektare, pelepasan emisi karbon bisa dicegah 190 juta ton setara CO2.

“Jika kita bisa mencegah laju deforestasi mangrove akan berkontribusi sebesar 25 persen mitigasi krisis iklim tahunan. Yakni dalam hal mengurangi emisi karbon menjadi gas rumah kaca penyebab pemanasan global,” ujarnya.

Disebutkan juga, ancaman lain manajemen laut adalah sampah. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) mencatatkan 37 persen sampah plastik dari daratan berakhir di laut. Sedangkan sampah plastik menempati 15 persen dari produksi sampah Indonesia rata-rata 64 juta ton setahun, dan sebanyak 48 persen berasal dari rumah tangga.

Bahkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menganggap manajemen laut menjadi penting dalam mitigasi krisis iklim. Karena tidak hanya menghasilkan metana yang 25 kali lipat mencederai atmosfer dibanding karbon dioksida, sampah juga bisa membunuh biota laut.

“PBB menghitung muka air laut naik tiga milimeter per tahun. Permukiman pesisir yang paling rentan terkena dampaknya. Maka manajemen laut lestari penting lindungi hutan mangrove,” tandasnya.

Dalam dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) baru, yang merupakan komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris tentang penanganan perubahan iklim. Untuk pertama kalinya, kata dia, Indonesia memasukkan manajemen laut lestari dalam program mitigasi dan adaptasi mencegah krisis iklim.

Sektor perairan selama ini masuk ke dalam sektor kehutanan, meski tidak terlalu menonjol karena pencegahan emisi karbon lebih condong pada manajemen lahan.

“Laut dan pesisir paling terkena dampak pertama dalam krisis iklim,” ujarnya.

Dikatakan, kenaikan suhu bumi akibat naiknya konsentrasi gas rumah kaca akan segera mencairkan es di kutub utara yang membuat muka air laut naik.

Lihat juga...