Sistem Tanam Selingan, Wujudkan Indonesia Swasembada Kedelai

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Secara saintifik, Indonesia memiliki kemampuan  melakukan budidaya kedelai untuk mencapai swasembada kedelai. Hanya tinggal menunggu dukungan kebijakan dan sinergi dari setiap kementerian untuk mengurangi tingkat impor kedelai.

Peneliti Nuklir Aplikasi Pemuliaan Tanaman, Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) Badan Riset Nasional (BRIN), Ir. Arwin, menyebutkan swasembada kedelai bukanlah hal yang tidak mungkin. Selama pemerintah bisa hadir untuk membantu para petani kedelai.

“Saya bilang memungkinkan, karena Indonesia sempat mengalami swasembada kedelai pada era Pak Harto di tahun 1990-an. Dengan penerapan penanaman selingan antara padi dengan palawija, yang salah satunya kedelai, maka target pemenuhan kebutuhan kedelai bisa tercapai,” kata Arwin saat dihubungi, Senin (27/9/2021).

Selain itu, secara saintifik tanah di Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan kedelai yang baik dan kebutuhan bibit pun sudah dapat dipenuhi dari hasil riset dalam negeri.

“Apa yang dilakukan oleh masyarakat saat itu, bukan hanya karena saat itu kebijakan pemerintah mewajibkan penanaman palawija diselingi dengan padi ya, tapi karena kearifan lokalnya memang mengajarkan begitu,” ujarnya.

Dengan menerapkan penyelingan jenis tanaman, secara ilmiah, tindakan ini mampu menghilangkan beberapa hama pengganggu tanaman tanpa harus menggunakan pembasmi hama kimia yang secara kesehatan lingkungan akan lebih ramah.

“Orang tua kita itu tidak mengerti secara ilmiah. Tapi mereka memahami dari pengajaran mulut ke mulut secara turun temurun. Mereka tak banyak menggunakan pupuk dan melakukan praktik penanaman berkelanjutan secara alamiah saja. Ya itu merupakan kearifan lokal pertanian Indonesia. Jadi dua kali nanam padi, sekali nanam palawija. Ya bisa kedelai, bisa jagung,” ujarnya lagi.

Arwin menegaskan jika ingin mencapai swasembada kedelai kembali, seperti yang pernah terjadi di era Pak Harto, maka yang perlu dihadirkan adalah peran pemerintah.

“Secara saintifik, tanah kita bisa ditanami kedelai. Benih sudah ada. Artinya, yang harus dibahas selanjutnya adalah mengenai harga jual. Kan petani nanam kedelai itu untuk mendapatkan keuntungan. Kalau rugi, buat apa. Saat ini kan harga kedelai Indonesia itu lebih mahal dibandingkan yang impor. Jadi kalau ditanam lalu tidak bisa dijual, atau marginnya tipis, ya petani tidak akan mau. Seharusnya pemerintah hadir dengan kebijakan. Apakah insentif pada benih atau pupuk, sehingga mereka bisa menjual seharga komoditas hasil impor,” kata pria yang sudah terlibat lama di bidang penelitian kedelai ini.

Ia juga menyatakan, jika yang menjadi masalah adalah lahan, maka dengan penerapan penanaman selingan dari padi, ada sekitar 4 juta hektare lahan sawah yang bisa digunakan.

“Tidak usah semuanyalah digunakan sebagai penanaman kedelai. Setengahnya saja. Dengan jumlah hasil per hektare yang digunakan adalah yang terendah, yaitu 1,5 ton per hektare, jumlahnya sudah cukup itu. Satu musim saja. Sudah cukup untuk menuju swasembada kedelai,” tuturnya.

Arwin menyebutkan sinergi dari setiap kementerian sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya swasembada kedelai ini.

“Dengan hadirnya kebijakan yang mendukung swasembada, harusnya tidak ada masalah. Karena berdasarkan uji adaptasi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTT menunjukkan bahwa benih yang dimiliki Indonesia mampu menghasilkan jumlah kedelai yang mencukupi kebutuhan dalam negeri,” pungkasnya.

Lihat juga...