Soal Dana PIP, Kepsek SDN Gaikiu Diminta Tanggung Jawab

Editor: Makmun Hidayat

MAUMERE — Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menghubungi Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Gaikiu, Desa Bu’u Utara Kecamatan Tanawawo untuk mempertanggungjawakan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

“Tadi kami sudah telepon kepala sekolahnya dan dirinya mengatakan besok akan dilakukan pembayaran,” kata Sekretaris Dinas PKO) Kabupaten Sikka, Marthen Luther Adji saat ditemui di kantornya di Kota Maumere, Rabu (15/9/2021).

Marthen menyebutkan, besok Kamis (16/9/2021)  pihaknya meminta kepala sekolah tersebut datang ke kantor Dinas PKO Sikka agar bisa menjelaskan permasalahannya.

Ia mengatakan, menurut orangtua murid dana PIP sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 tidak diterima anak-anak di sekolah tersebut yang sebenarnya berhak menerima dananya.

Sekretaris Dinas PKO Kabupaten Sikka, Marthen Luther Adji saat ditemui di kantornya di Kota Maumere, Rabu (15/9/2021). -Foto: Ebed de Rosary

“Besok saat menghadap kami akan meminta klarifikasi dan meminta pertanggungjawaban. Dia hanya memberikan ATM lalu diambil kembali padahal seharusnya diberikan kepada siswa,” ucapnya.

Marthen menerangkan, dana PIP untuk siswa SD kelas 1 sampai kelas 5 sebanyak Rp450 ribu per tahun sedangkan untuk kelas 6 SD hanya Rp225 ribu setahun.

Terangnya, sebenarnya dana PIP langsung diterima oleh murid lewat rekening dan murid bisa mencetak kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di bank sehingga bisa diambil sendiri dananya.

Ia menjelaskan, menurut penyampaian orangtua murid, seluruh ATM ada di tangan kepala sekolah, ini yang seharusnya tidak boleh. “Tadi saya sudah tanyakan ke anggota DPR RI dan disampaikan anak-anak tersebut terdata sebagai penerima PIP reguler maupun aspirasi. Datanya sedang kami print,” ucapnya.

Sementara itu salah seorang orangtua murid SDN Gaikiu, Don Aleksius Wasa mengatakan, saat kepala sekolah yang lama sebelum tahun 2017, para murid yang menerima dana PIP diberikan buku rekening dan kartu ATM.

Don menambahkan, setelah kepala sekolah berganti, anak-anak mereka hanya menerima dana PIP di tahun 2017 saja sementara nama mereka masih terdaftar dan ada buku rekening dan ATM namun disimpan kepala sekolah.

“Kami datang ke kantor Dinas PKO untuk mencari tahu apakah nama anak kami masih terdaftar atau tidak. Kepala sekolah hanya sebentar saja memberikan kartu ATM lalu diambil kembali setelah meminta anak murid tanda tangan,” terangnya.

Lihat juga...