Sudah 16 Kepala Daerah di Jatim Terjerat Korupsi

Wali Kota Madiun, Maidi, bersama jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan KPK RI secara virtual dari Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, Kamis (2/9/2021) - foto Ant

MADIUN Sudah ada 16 kepala daerah di Provinsi Jawa Timur (Jatim), terjerat kasus korupsi, dari 2014 sampai 2021. Dan gaya hidup, disebut-sebut bisa memicu timbulnya tindakan korupsi. Dengan kondisi tersebut, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran daerah.

“Setop di angka 16. Jangan ada lagi kasus serupa, baik oligarki maupun nonoligarki,” kata Bahtiar Ujang Purnama, pada Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan KPK secara virtual dan diikuti Wali Kota Madiun, Maidi, Kamis (2/9/2021).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal itu, salah satunya bisa disebabkan karena gaya hidup pejabat.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang juga hadir secara virtual mengatakan, rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan KPK, merupakan momentum untuk menguatkan komitmen bersama agar tidak korupsi. “Komitmen bersama bahwa frame work setop di angka 16 ini sebagai pengingat untuk bekerja lebih baik dan terus berbenah,” kata Khofifah.

Adapun langkah yang dapat dilakukan adalah dengan 3L, yakni lihat, lawan, dan laporkan. Di samping itu, juga dilakukan penguatan inspektur, sebagai pintu gerbang pertama mengawasi kepala daerah, serta inspeksi review pada pintu OPD.

Wali Kota Madiun, Maidi, yang mengikuti kegiatan tersebut dari Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun mengatakan, pencegahan korupsi di daerah, salah satunya dapat dilakukan melalui upaya pencegahan secara integrasi dengan KPK RI.

Dan Pemkot Madiun disebutnya, telah berkolaborasi bersama KPK, Kemendagri, Kemenpan RB, dan kementerian terkait lainnya untuk mencegah korupsi. “Yang jelas, banyak pengalaman yang sekarang terjaring OTT. Jangan sampai terjadi lagi. Ini terakhir kali ada daerah yang korupsi, jangan sampai yang belum itu nyusul. Oleh karena itu, saya ingatkan pada diri sendiri harus hati-hati,” ucap Maidi. (Ant)

Lihat juga...