Terjerat Kasus Narkotika, WNA Jerman Dideportasi Imigrasi Bali

Tim Dielenschneider (kiri) , Keberadaan WN Jerman, didampingi petugas Imigrasi Bali dalam proses deportasi, Rabu (1/9/2021) - Foto Ant
DENPASAR – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Bali, mendeportasi warga Jerman, Tim Dielenschneider (29), karena sebelumnya terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Dielenschneider, sebelumnya menjalani hukuman penjara empat tahun karena kasus narkoba.

“Yang bersangkutan pernah ditahan selama empat tahun karena kasus narkotika, di LP Kerobokan, kemudian setelah menjalani masa pidananya, tepat pada Rabu (1/9/2021), sudah dideportasi ke negaranya,” kata Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Bali, Jamaruli Manihuruk, Kamis (2/9/2021).
Warga Negara Asing (WNA) tersebut, pernah menjadi klien pemasyarakatan kasus narkotika, dengan pidana yang dikenakan Pasal 111 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan dipidana selama empat tahun. WNA tersebut juga sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, kemudian dilimpahkan ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar, dan terakhir dilimpahkan ke Rutan Bangli hingga vonis.
Setelah vonis, kembali dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli bersama seluruh WBP dengan kasus narkotika. Pada 27 Mei 2020, warga tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) dan menjalani proses bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar selama sat utahun empat bulan empat hari.
Setelah menjalani proses bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, pada 31 Agustus 2021 ia juga diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk dilakukan deportasi. “Jadi yang bersangkutan dideportasi tepat pada Rabu, 1 September 2021, melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pada pukul 21.05 WIB dengan penerbangan TK57 dan TK1523 tujuan Jakarta-Istanbul-Jerman,” katanya.
Pendeportasian dilakukan, karena Tim Dielenschneider telah melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian dan juga penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) Huruf a dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (Ant)

 

Lihat juga...