Teten Dorong Provinsi Lampung Kelola Sektor Pangan Melalui Koperasi

Editor: Koko Triarko

LAMPUNG – Kementerian Koperasi dan UKM, menegaskan Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi penyangga kebutuhan pangan nasional. Sebab, provinsi di ujung Selatan Pulau Sumatra itu memiliki beberapa komoditas pertanian bahan pangan unggulan, seperti gula, kopi, nanas, udang, beras, pisang, coklat, jagung dan masih banyak lainnya. 

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan komoditas pangan unggulan yang dihasilkan dari Provinsi Lampung harus dioptimalkan untuk dikelola dengan baik melalui wadah koperasi. Dalam keterangan tertulis yang diterima Cendana News, Rabu (8/9/2021), dia yakin di tangan koperasi Lampung, potensi daerah ini dapat dikelola menjadi produk turunan yang mampu menciptakan nilai tambah.

“Pak Presiden telah memerintahkan kami (para menteri) untuk memperkuat sektor pangan. Lampung jadi salah satu provinsi yang punya potensi sangat besar untuk jadi lumbung pangan nasional. Maka, pemerintah fokus membangun infrastruktur, karena kita ingin Lampung jadi pusat pangan nasional. Apalagi, Gubernur Lampung ini orang pertanian, jadi cocok dan momentum yang sangat baik,” ungkapnya dalam acara Pengarahan Model Bisnis Pengembangan Koperasi Sektor Pangan di Bandarlampung, Rabu (8/9/2021).

Teten menjelaskan, bahwa Badan Pangan Dunia Food and Agriculture Organization (FAO) telah memberikan peringatan, bahwa dunia akan menghadapi ancaman krisis pangan di tahun mendatang. Hal ini menjadikan upaya percepatan pembangunan sektor pangan harus segera dilakukan, agar Indonesia tidak masuk dalam fase krisis pangan tersebut. Dia berharap, koperasi yang ada di Lampung dapat bergandengan tangan untuk mewujudkan misi pemerintah tersebut.

Menurut Teten, masalah utama yang dihadapi  koperasi di Lampung, khususnya yang bergerak di sektor pertanian, adalah skala usaha yang masih kecil. Akibatnya, jumlah produksi yang dihasilkan tidak mampu mencapai skala industri.

Karena itu, dia meminta agar koperasi yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan di wilayah Lampung dapat menyatu (merger). Dengan cara ini, hasil produksi akan terjamin, baik dari sisi kuantitas, kualitas dan aspek keberlanjutan.

“Karena itu, ini momentum untuk kerja sama membangun koperasi pangan yang besar di Lampung ini. Maka, konsep korporatisasi petani melalui koperasi adalah jawaban bagaimana petani perorangan yang punya lahan sempit itu dikonsolidasi melalui koperasi, agar produknya bisa masuk skala ekonomi,” ulasnya.

Teten mencontohkan, keberhasilan pengelolaan koperasi peternakan sapi terbesar di Selandia Baru bernama Fonterra, memiliki sekitar 15 juta ekor sapi. Peternak yang merupakan anggota koperasi hanya fokus mengurus sapi dan menjaga produksi susu. Sedangkan tugas koperasi yang mengurus pengolahan produk dan pemasarannya atau sebagai offtaker. Cara kerja seperti ini harus bisa diterapkan pada koperasi di Indonesia, agar bisa mewujudkan ketahanan pangan.

“Saat ini di banyak negara seperti di Belanda, Eropa dan Amerika yang mengelola sektor pangan, bukan lagi korporasi, tapi koperasi, jadi saya berharap di Lampung ini bisa lahir koperasi modern seperti itu,” tuturnya.

Teten menambahkan, pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan koperasi pangan melalui pembiayaan yang murah. Menurutnya, saat ini sudah tersedia Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dengan pagu yang dinaikkan dan tingkat suku bunga rendah.

Dia menegaskan, pemerintah telah menaikkan plafon KUR tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Selain itu juga dilakukan perpanjangan subsidi bunga 3 persen sampai Desember 2021. Untuk pagu anggaran KUR 2021 sebesar Rp253 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan plafon yang ditetapkan sebelumnya, sebesar Rp220 triliun. Hal ini membuktikan, pemerintah komitmen untuk memajukan sektor UMKM.

“Penyaluran kredit oleh bank bagi UMKM kita masih 20 persen, dan kami ditargetkan untuk bisa menaikkan minimal menjadi 30 persen pada 2024 mendatang, karena itu pagu KUR kita selalu dinaikkan dan ini akan terus naik sampai porsinya 30 persen,” tegas Teten.

Dia menambahkan, saat ini terdapat beberapa lembaga yang dapat membantu koperasi, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB – KUMKM), yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk untuk mendukung pembiayaan bagi koperasi di Indonesia.

Menurutnya, jika koperasi mau memanfaatkan pembiayaan dari Satuan Kerja (Satker) di bawah Kemenkop UKM ini, mereka akan mendapatkan banyak benefit seperti rendahnya suku bunga pinjaman yang jauh lebih murah, jika dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional.

“Pembiayaan untuk koperasi selain dari bank, saat ini juga ada LPDB, karena sekarang ini sudah tidak ada hibah, tapi adanya dukungan pembiayaan murah. Maka, koperasi diperkuat dengan dukungan pembiayaannya lewat LPDB,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengapresiasi komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan provinsinya sebagai wilayah yang konsisten menjaga produktivitas sektor pangan.

Menurutnya, kerja sama yang dilakukan selama ini antara pemerintah pusat dan daerah membuahkan hasil, tingkat pertumbuhan ekonomi di Lampung menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatra.

“Pertumbuhan ekonomi di Lampung terbesar dikontribusikan oleh sektor industri makanan dan minuman yang mencapai 35,88 persen,” katanya.

Arinal menegaskan, pihaknya siap untuk mengelola produk-produk pertanian melalui koperasi, asalkan ada jaminan harga yang kompetitif oleh pemerintah pusat.

Dia akan mengoptimalkan peranan koperasi di wilayah kerjanya, untuk dapat memproses produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan untuk dilakukan hilirisasi, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

“Produk-produk kita banyak yang berasal dari hulu, seperti jagung, kopi, coklat, udang. Tapi, mengapa kita tidak proses semua itu? Saya yakin, kerja sama yang erat ke depan saya siap laksanakan perintah Pak Menteri untuk diolah, saya akan minta koperasi yang berkelas untuk bekerja,” kata Arinal.

Perlu diketahui, saat ini jumlah koperasi di Lampung mencapai 5.653 unit. Dari jumlah itu, koperasi yang aktif sebanyak 2.087 unit dengan jumlah anggota 2,2 juta orang. Total volume usaha yang dijalankan oleh koperasi mencapai Rp4,41 triliun.

Untuk memaksimalkan potensi koperasi tersebut, Pemprov Lampung akan memetakan jenis usaha koperasi yang sama model bisnisnya untuk disatukan.

“Kita akan lakukan dalam kerangka kebijakan yang strategis untuk membangun sektor pertanian, melalui pembangunan infrastruktur dulu. Jadi, nantinya para petani tidak lagi kesulitan mengangkut hasil produksinya ketika infrastruktur sudah baik,” pungkasnya.

Usai mengunjungi Bandar Lampung ibu kota provinsi Lampung, Teten dan Arinal Djunaidi melihat UKM di Kabupaten Pringsewu. Ia melihat sejumlah produk makanan ringan. Metode pemasaran agar produk UKM bisa dikenal lebih luas. Sejumlah produk menjadi produk anak muda, sehingga menginspirasi untuk berwirausaha.

Lihat juga...