Walhi NTT Bangun Gerakan Hentikan Pembangunan yang Rusak Lingkungan

Editor: Makmun Hidayat

KUPANG — Sebanyak 34 orgnisasi komponen Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) menelurkan sikap menolak pembangunan yang abai terhadap pelestarian lingkungan, pada Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-7 yang berlangsung di Kupang.

“Potret pembangunan NTT terkini abai terhadap keselamatan warga dan pelestarian lingkungan,” sebut Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi saat dihubungi, Rabu (29/9/2021).

Umbu Wulang menegaskan, seluruh komponen Walhi NTT akan meningkatkan gerakannya bersama rakyat di seluruh pulau di NTT. Gerakan dilakukan untuk menghentikan proses-proses pembangunan yang mengorbankan keselamatan warga dan lingkungan hidup di NTT.

Dia menambahkan, seluruh komponen Walhi NTT akan mendorong solidaritas dan dialog antarwarga. Ini dilakukan demi terciptanya alternatif-alternatif pembangunan yang tidak mengorbankan satu pun warga dan keberlanjutan lingkungan.

Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi saat ditemui di kantornya di Kupang, Minggu (17/1/2021). -Foto: Ebed de Rosary

“Seluruh komponen Walhi NTT menyerukan agar rakyat NTT di kota maupun di kampung-kampung di seluruh pulau untuk segera berkonsolidasi,” ungkapnya.

Umbu Wulang menyebutkan, konsolidasi dilakukan guna menyusun syarat-syarat keselamatan ruang hidup, lingkungan, ekonomi rakyat, budaya dan hak asasi manusia. Lanjutnya, syarat-syarat keselamatan ini sebagai bukti kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan pengelolaan ruang dan sumber penghidupannya yang berkeadilan dan lestari.

Sementara itu, mantan Direktur Walhi NTT Carolus Winfridus Keupung menegaskan, banyak proses pembangunan yang dilaksanakan di berbagai wilayah NTT tidak mengakomodir suara masyarakat.

Win sapaannya mengatakan, sering sekali sebuah pembangunan menyisakan konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait ruang hidup masyarakat dan lingkungan. “Pembangunan Waduk Lambo yang merupakan program pemerintah pusat pun masih menyisakan konflik antara warga dan pemerintah terkait lahan yang digunakan,” ucapnya.

Win meminta agar proses pembangunan yang dilakukan hendaknya memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan serta memperhatikan ancaman bencana.

Lihat juga...