Alih Fungsi Lahan di Mataram Selama 2020 Seluas 16 Hektare

MATARAM — Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat alih fungsi lahan pertanian di Mataram pada  2020 seluas 16 hektare atau turun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai puluhan hektare.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram  Mutawalli mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya alih fungsi lahan pertanian selalu berada di atas 20 ataupun 30  hektare bahkan pernah hingga 40 hektare per tahun.

“Tapi alih fungsi lahan pertanian tahun 2020, hanya 16 hektare dan ini menjadi alih fungsi lahan terendah selama ini. Jadi sisa lahan pertanian kita sekarang sekitar 1.494 hektare,” katanya kepada media di Mataram, Selasa (5/10/2021).

Alih fungsi lahan pertanian pada tahun 2020 yang hanya belasan hektare tersebut, diduga karena terjadinya pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat.

Menurut Mutawalli, alih fungsi lahan pertanian seluas 16 hektare tersebut sebagian besar untuk pembangunan perumahan dan fasilitas pemerintah seperti perkantoran.

“Untuk perumahan sampai saat ini memang belum dibangun, tetapi lahan pertanian kita sudah dilakukan pengurukan tanah,” katanya.

Dari pendataan lokasi, lanjutnya, 16 hektare alih fungsi lahan pertanian tahun 2020 itu sebagian besar berlokasi di Kecamatan Sekarbela.

Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian seluas 16 hektare tersebut, sisa lahan pertanian di Mataram saat ini sekitar 1.494 hektare. Jumlah itu sudah termasuk 509 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

“Untuk menekan aktivitas alih fungsi lahan, kami tidak memiliki kewenangan sebab pemerintah kota sudah membuka ruang melalui Perda terkait lokasi pertanian yang boleh dibangun,” katanya.

Dengan demikian, tambah Mutawalli, pihaknya hanya melakukan pengamanan terhadap areal LP2B. Pasalnya, aktivitas alih fungsi lahan dalam waktu 3-4 tahun ke depan berpotensi menyasar LP2B.

Apalagi, dengan melihat perkembangan pembangunan di Mataram yang cukup cepat dan pesat, mau tidak mau, legal maupun ilegal masyarakat akan membangun bahkan pada areal LP2B.

“Saat ini memang, 590 hektare LP2B yang sudah kita tetapkan belum tersentuh dan kecil kemungkinan akan terbangun sebab lokasinya di pinggiran. Tapi, 3-4 tahun ke depan areal LP2B berpotensi terdampak alih fungsi lahan,” katanya. (Ant)

Lihat juga...