Bupati Bandung Dorong Ekskul Pencak Silat Ada di Setiap Sekolah

Editor: Makmun Hidayat

BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat tengah fokus memberikan ruang bagi pengembangan seni budaya dan kearifan lokal di wilayah setempat. Berbagai program pendukung telah diluncurkan, salah satunya dengan mewajibkan ekstrakurikuler (ekskul) pencak silat ada di setiap sekolah.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, pencak silat merupakan seni dan kebudayaan yang patut dilestarikan. Selain memiliki makna filosofis di setiap gerakannya, pencak silat juga baik untuk perlindungan diri.

“Saya akan mendorong pencak silat ini sebagai ekstrakurikuler yang wajib ada di seluruh sekolah di Kabupaten Bandung. Ini merupakan upaya kita dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal,” ujar Dadang dalam keterangan tertulis yang diterima Cendana News, Kamis (14/10/2021).

Bupati Bandung, Jawa Barat Dadang Supriatna, Kamis (14/10/2021) di Kabupaten Bandung. -Foto: Amar Faizal Haidar/HO-Humas Pemkab Bandung

Menurut Dadang, pencak silat merupakan salah satu atraksi seni yang banyak digandrungi masyarakat, dan disukai semua kalangan, laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja hingga orang tua.

Selain pencak silat, Dadang juga akan mewajibkan seluruh masyarakat, terutama kalangan pelajar untuk berbicara dengan menggunakan Bahasa Sunda setiap hari Rabu. Terkait hal ini, Dadang menyebut akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub).

“Kita sudah ada muatan lokal untuk Bahasa Sunda dan budaya-budaya Sunda. Saya ingin anak-anak kita mulai dari TK sampai SMP bisa berbahasa Sunda. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan penerbitan Perbup nya,” papar Dadang.

Sementara itu, Zeni (31), warga kelurahan Jelekong, Baleendah, Kabupaten Bandung menilai, seharusnya bukan hanya Bahasa Sunda saja yang diwajibkan, namun pakaian adat Sunda juga turut diwajibkan.

“Pakaian kan identitas kita juga, bukan hanya bahasa, jadi usul saya sih lebih baik sekalian, seminggu sekali wajib berbahasa dan berpakaian Sunda,” kata Zeni.

Adapun untuk implementasinya, Zeni menyarankan agar dimulai oleh aparatur yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Apabila sudah terbangun budaya itu, maka bisa diterapkan di berbagai instansi lainnya, termasuk sekolah.

“Contohnya Kabupaten Purwakarta lah, mereka sudah lakukan itu. Kalau pakaian ini juga diwajibkan, nantinya para pelaku usaha kecil pembuat pakaian adat Sunda jadi terbantu, produksi mereka akan semakin meningkat,” pungkas Zeni.

Lihat juga...