Capaian Vaksinasi COVID-19 di 10 Daerah di Maluku Masih di Bawah 30 Persen

Sejumlah prajurit TNI AL memindahkan alat pelindung diri dari KRI Raden Eddy Martadinata-331 ke sekoci saat serbuan vaksin di Pulau Selaru Kabupaten Tanimbar, Provinsi Maluku, Senin (16/8/2021) - foto Dok Ant

AMBON – Satgas COVID-19 Provinsi Maluku meminta pemerintah daerah di 10 kabupaten dab kota, untuk mempercepat proses vaksinasi di wilayah kerjanya. Hal itu dikarenakan, cakupan capaian vaksinasi di ke-10 daerah tersebut masih terlalu rendah.

“Hanya Kota Ambon yang cakupan vaksinasinya sangat tinggi diatas 72 persen, sedangkan 10 kabupaten kota lainnya masih rendah dibawah 30 persen,” kata Wakil Ketua Satgas COVID-19 Maluku, Brigjen TNI Arnold A.P Ritiauw, Sabtu (9/10/2021).

Ke-10 daerah di Maluku yang capaian vaksinasinya masih rendah adalah, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Pulau Buru, Buru Selatan, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD).

Arnold Ritiauw yang juga Danrem 151/Binaya menyebut, capaian vaksinasi di Maluku hingga 7 Oktober 2021 baru 27,52 persen untuk dosis satu dari jumlah kumulatif sasaran sebanyak 1.417.690 orang. Sedangkan untuk dosis dua baru mencapai 14,65 persen. “Tinggi-rendah capaian vaksinasi di Maluku tidak terlepas dari komitmen dan kinerja pemerintah daerah di 11 kabupaten dan kota di Maluku untuk mempercepat realisasinya. Percuma jika kota Ambon tinggi tetapi 10 daerah lainnya rendah,” tandasnya.

Tingginya capaian vaksinasi di Kota Ambon yang saat ini mencapai 72,83 persen dari kelompok sasaran sebanyak 199.686 orang, serta 42,28 persen untuk dosis kedua, dikarenakan semua pemangku kebijakan ikut terlibat bersama merealisasikannya.

Selain itu, gencarnya sosialisasi berjenjang tentang manfaat vaksinasi, dilakukan hingga ke ke desa dan kelurahan. Selain juga karena tingginya kesadaran masyarakat di ibu kota provinsi Maluku itu, untuk datang secara sukarela mengikuti program vaksinasi massal. “Karena itu saya minta Bupati dan Wali Kota untuk ikut berperan dan turun ke lapangan mengajak warga untuk bersedia divaksin,” tandasnya.

Ditanya kemungkinan TNI dan Polri dilibatkan melakukan serbuan vaksinasi, Danrem Binaya menegaskan, hal itu bisa saja dilakukan, tetapi pemerintah daerah masing-masing harus ikut bertanggung jawab terhadap program Pemerintah Pusat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. “TNI dan Polri siap membantu percepatan vaksinasi termasuk di daerah-daerah dan serbuan vaksinasi sudah berjalan. Hanya saja kami menilai pemerintah daerah di 10 kabupaten terlalu lambat dan kurang berinisiatif melaksanakan vaksinasi secara masif,” katanya.

Sementara dari sisi ketersediaan, vaksin di 11 kabupaten/ dan kota di Maluku disebutnya dalam jumlah mencukupi. Sehingga tidak ada alasan, jika cakupan vaksinasinya terlambat. “Ini kan jumlah vaksin di kabupaten dan kota sangat mencukupi. Jadi daerah harus gencar melakukan vaksinasi, termasuk terus mengimbau warga untuk datang mengikutinya. Vaksinasi ini untuk kebaikan bersama memutus rantai penularan COVID-19 di Maluku,” tandasnya. (Ant)

Lihat juga...