Dorong Peningkatan Mutu PTS Butuh Persamaan Persepsi

LABUAN BAJO – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek RI bersinergi dengan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mendorong peningkatan mutu PTS di Indonesia.

“Perlu adanya persamaan persepsi dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi, khususnya swasta di seluruh Indonesia,” kata Kepala LLDikti Wilayah XV, Prof. Mangadas Lumban Gaol, di Labuan Bajo, Sabtu (23/10/2021).

Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia di Labuan Bajo sejak Kamis.

Dia mengatakan, salah satu persoalan PTS yang sering ditemui ialah akreditasi kampus dan program studi.

Prof. Lumban pun meminta agar penentuan akreditasi bagi perguruan tinggi di NTT tidak disamakan dengan perguruan tinggi di Jawa, seperti ITB dan UI.

Menurutnya, aturan nasional akan memberatkan perguruan tinggi swasta di daerah yang tergolong kecil, dan belum berkembang maju seperti beberapa perguruan tinggi swasta di luar NTT.

Karena itu, dia menilai rapat kerja nasional tersebut dapat menjadi momen diskusi untuk mencari solusi bagi pelayanan perguruan tinggi ke depan.

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat kerja nasional, Prof. Lumban berharap kegiatan tersebut dapat memberikan rekomendasi peningkatan pelayanan pendidikan tinggi di NTT khususnya bagi PTS.

Sementara itu secara terpisah, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek RI, Chatarina Muliana, mengakui pengawasan LLDikti terhadap PTS tidak bisa dalam bentuk pemberian sanksi. Tapi, LLDikti  harus menjamin setiap PTS melakukan program dalam pembelajaran sesuai kebijakan kementerian, seperti program Kampus Merdeka.

Meski demikian, LLDikti  tetap memiliki peran terkait peningkatan mutu kualitas dosen PTS, yakni dengan memberikan rekomendasi bagi dosen untuk memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.

Selanjutnya, Chatarina memberikan rekomendasi agar adanya peningkatan kapasitas bagi para pengelola anggaran dalam lingkup pendidikan tinggi, agar mekanisme pertanggungjawaban bantuan APBN dapat berjalan sesuai dengan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kami berharap, LLDikti  mampu menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya, untuk melakukan penjaminan mutu, baik pengelolaan maupun penyelenggaraanya,” tutup Chatarina. (Ant)

Lihat juga...