Ekonomi Jadi Penghalang Utama Pengembangan Tata Ruang Pesisir Berbasis Mitigasi

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Belum terwujudnya pengembangan tata ruang berbasis mitigasi dan adaptasi pesisir di Indonesia, disebabkan oleh banyak faktor. Tapi, yang paling utama adalah faktor ekonomi yang digawangi oleh aktor besar.

Penanggungjawab Output Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Laut, Pusat Riset Kelautan, Dr. Tubagus Solihuddin, menyatakan berdasarkan temuan di lapangan, upaya untuk pengembangan tata ruang pesisir berbasis mitigasi dan adaptasi bencana masih terhalang oleh beberapa faktor.

“Paling tidak ada empat faktor yang menyebabkan pengembangan tata ruang pesisir berbasis mitigasi dan bencana tidak dapat dilakukan secara optimal,” kata Solihudin, dalam FGD Mitigasi Bencana Pesisir, Rabu (27/10/2021).

Yang pertama adalah kecenderungan masyarakat untuk tetap bermukim di daerah pesisir, walaupun mereka menyadari daerah yang mereka tempati adalah daerah rawan bencana.

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan, Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, PhD., menyatakan pengembangan tata ruang berbasis mitigasi dan adaptasi masih sering kalah oleh kepentingan ekonomi, dalam FGD Mitigasi Bencana Pesisir, Rabu (27/10/2021). –Foto: Ranny Supusepa

“Penyebabnya adalah mereka tidak mau jauh dari lokasi mata pencaharian mereka, yang lokasinya di pesisir itu. Sehingga pascabencana, dengan mengetahui risiko yang mungkin akan terjadi lagi, masyarakat tetap kembali ke sana,” urainya.

Faktor ke dua adalah belum memadainya sistem peringatan dini, terutama untuk nontektonik.

“Tsunami nontektonik sudah berulang kali terjadi di Selat Sunda. Tapi akibat belum memadainya teknologi yang dipergunakan, ditambah tata ruang yang belum mendukung adaptasi bencana dan masyarakat belum teredukasi dengan baik, membuat kejadian tsunami masih tetap menimbulkan dampak negatif dalam jumlah banyak,” urainya.

Lihat juga...